MAKASSAR - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan penerimaan bantuan sosial (bansos), yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako/BPNT tepat sasaran di masa PPKM Darurat, saat blusukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Risma menyusuri kampung-kampung kecil pada Senin, 19 Juli pagi untuk menemui sejumlah warga dan mengajak berdialog, sembari memastikan mereka sudah mendapatkan bansos.
BACA JUGA:
"Apa sampeyan (Anda) sudah menerima BST?" tanya Risma kepada para warga, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 19 Juli.
Salah satu warga RT 25 RW 7 Ngapusan, Kota Yogyakarta Sari Bardani menjawab sudah menerima bansos senilai Rp600.000.
Risma kembali mencari warga yang menerima BST, di antaranya Pransius Rudi Asisi yang tengah menderita stroke. Dibantu saudaranya, Rudi sudah menerima BST di kantor pos.
Risma juga memastikan tidak ada yang memotong nilai bansos tersebut saat pencairan. Dia bertanya kepada salah seorang warga, Yani (40) yang tercatat sebagai penerima PKH.
“Apakah ada pemotongan saat pencairan bansos?" tanya Risma.
Yani mengatakan tidak ada yang memotong nilai bansos yang dicairkan.
Tindakan tegas bagi yang tidak jujur
Risma mengingatkan pihaknya akan bertindak tegas kepada para pendamping yang main-main. Ia menekankan agar pendamping menjalankan amanat, yakni memberikan informasi kepada para penerima bansos dengan jujur.
“Terima kasih kepada pendamping yang telah jujur dan mengawal bansos hingga sampai kepada penerima. Bagi warga, jika ada yang main-main dengan bansos, lapor saya aja, nanti tak tindak tegas!” kata Risma.
Untuk memastikan pengecekan di lapangan kepada penerima bansos BST, BPNT dan PKH, Mensos langsung memfoto KTP dan kartu identitas penerima bansos tersebut.
Pada bulan Juli 2021, di DI Yogyakarta tercatat menyalurkan kepada 186.017 KPM PKH, 124.700 KPM BST. BPNT/Kartu Sembako sejumlah 383,220 KPM. Bantuan-bantuan sosial tersebut sudah berproses untuk penyalurannya kepada KPM.
Percepatan pencairan bansos BST, BPNT/Kartu Sembako dan PKH sebagai antisipasi dampak kebijakan PPKM Darurat, sehingga Kemensos mengoptimalisasi bansos yang diharapkan mampu meningkatkan daya beli penerima manfaat.
Kemensos juga bekerja sama dengan Perum Bulog menyalurkan paket beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.
Kemensos menyalurkan bantuan beras sebanyak 5 kg khusus untuk masyarakat pekerja sektor informal di Jawa-Bali yang tidak bisa bekerja karena pembatasan kegiatan dalam PPKM Darurat.
Untuk penyediaan dan penyaluran beras, Kemensos bermitra dengan Perum Bulog yang langsung mengantarkan bantuan kepada para penerima manfaat. Hal tersebut merespons arahan Presiden Joko terkait mengakselerasi penyaluran bansos.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!