MAKASSAR - Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sudah dilaksanakan. Pemerintah diperingatkan agar bansos tunai tidak dikorupsi, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Namun tak perlu khawatir, Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan beberapa kiat agar penyaluran bantuan sosial pandemi COVID-19 tidak dikorupsi. Pertama, melakukan perbaikan kualitas data di Kementerian Sosial.
BACA JUGA:
"Jadi kami perbaiki kualitas data kami, agar lebih akuntabel. Kami sinkronkan seluruh data di Kemensos. Kemudian kita memadankan dengan data kependudukan. Sehingga sempat kemarin saya sampaikan, kita tidurkan 21 juta data karena ada ganda dan sebagainya," ujar Risma dalam konferensi pers yang disiarkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 26 Juli.Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran. Di mana, kata Risma, mulai Januari hingga saat ini, Kemensos menyalurkannya dalam bentuk transfer uang ke bank, dan kemudian warga bisa mengambil langsung di bank.
"Nah, khusus untuk beras, pengadaan beras dilakukan Bulog. Bulog langsung mengirim ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti itu. Jadi tidak melalui Kemensos, tapi bulog langsung mengirim ke KPM," jelasnya.
Ketiga, menggunakan aplikasi. Nantinya, penerima bansos bisa langsung berbelanja lewat e-commerce.
"Mudah-mudahan kita bisa launching 17 Agustus. Kita sudah siapkan software, kami dibantu BI dan dengan pengawasan OJK, juga teman-temab muda di fintech dan e-commerce untuk menggunakan aplikasi. Jadi nanti belanja bisa di mana saja, tidak hanya di e-warong tapi bisa di mana saja menggunakan fitur itu," kata Mensos.
Daerah lain akan diakomodir Kemensos
Untuk di daerah lain, kata Risma, akan disesuaikan. Kemensos akan mengakomodir, meskipun telepon genggam (Hp) penerima masih belum canggih atau jadul.
"Sehingga nanti pilih nomor 1, dan sebagainya. Ini bisa memberikan dampak kita akan cut, jadi sesuai dengan perintah bapak presiden bahwa tidak ada lagi belanja untuk rokok, tidak ada belanja untuk miras. Maka dengan fitur itu kami bisa batasi, tidak ada lagi belanja untuk itu. karena nggak bisa keluar bayarannya kalau itu digunakan untuk beli miras atau rokok. Jadi itu fitur yang akan kita buat," kata Risma.
Sebagai informasi, bansos PKH pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp28,31 triliun yang menargetkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun, realisasi hingga penutupan semester I 2021 adalah sebesar Rp13,96 triliun.
Sementara untuk kartu sembako, percepatan penyaluran pada bulan ini dimaksudkan untuk memenuhi target 18,8 juta KPM.
Alokasi dana kartu sembako periode 2021 berjumlah Rp40,19 triliun dengan realisasi hingga paruh pertama sebesar Rp17,75 triliun kepada 15,9 juta KPM.
Adapun pemberian bansos tunai PPKM Darurat akan menyasar 10 juta penerima di 34 provinsi berdasarkan data bansos periode sebelumnya. Untuk indeks bantuannya yaitu sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan pada Juli dan Agustus.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!