MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo untuk membahas pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN untuk mendorong reformasi birokrasi.
Kasubid Hubungan AntarLembaga Badan Penghubung Sulbar Zulkifli di Mamuju, Rabu 26 Januari menyampaikan, selain membahas pengembangan ASN, pertemuan Gubernur Sulbar dengan Menpan RB itu juga membahas usulan kebutuhan tenaga PPPK di Pemprov Sulbar tahun 2022.
Pemangkasan jabatan struktural
Ia menyebutkan, Menpan RB menyatakan apresiasi kepada Pemprov Sulbar atas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan struktural di lingkungan pemerintahannya, sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo serta progres penyederhanaan birokrasi lingkup Pemprov Sulbar pada akhir Desember 2021.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tjahjo Kumolo Ajak ASN Ikut Komcad: Selama Pelatihan Dapat Uang Saku
29 Desember 2021, 11:52
"Pak Menteri memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur, karena Sulbar termasuk salah satu provinsi yang bergerak cepat melakukan proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," kata Zulkifli.
Tidak hanya itu, ia melanjutkan, mengenai penghapusan tenaga kontrak, melalui Kemenpan RB, pemerintah sudah mempersiapkan skema rekrutmen, yaitu melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"PPPK adalah amanat dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam manajemen ASN hanya ada dua unsur yakni PNS dan PPPK," terangnya.
"Gubernur berharap agar nantinya usulan formasi PPPK di Sulbar bisa diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Kemenpan-RB. Utamanya PPPK tenaga teknis, tenaga administratif, tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga kependidikan yang mana di Sulbar masih sangat dibutuhkan," ujar Zulkifli.
ASN diminta untuk menjaga netralitas
Menpan RB, jelas Zulkifli, juga berpesan agar para ASN di daerah tetap bekerja secara profesional, dan meningkatkan kompetensi serta kualitas utamanya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Termasuk tambahnya, menghadapi pemilu 2024, ASN diminta untuk selalu menjaga netralitas.
"ASN tetap menjaga netralitas baik dalam pilkada, Pemilu Legislatif dan Pilpres mendatang," kata Zulkifli.
Ikuti info dan berita lainnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
