Begini Harapan Serikat Pekerja BUMN agar PHK Massal Tak Terjadi

MAKASSAR - Wakil Ketua Bidang Strategis Federasi Serikat Pekerja Sinergi (FSPS) BUMN Effnu Subianto mengungkapkan kondisi saat ini adalah waktu yang tepat bagi perusahaan untuk berbagi setelah menikmati keuntungan bertahun-tahun.

Menurut dia, kalangan pelaku usaha harus memberdayakan kemampuan yang dimiliki agar dapat mempertahankan kinerja bisnis sekaligus menyelamatkan karyawan dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mohon digunakan tabungan perusahaan untuk bertahan dan bisa menyelamatkan para karyawan agar tidak terkena PHK,” ujarnya kepada VOI, 4 Agustus.

Effnu menambahkan, selain peran aktif pengusaha, pemerintah juga perlu turun tangan untuk membantu aktivitas ekonomi agar PHK massal dapat dihindari. Salah satu yang dia tekankan adalah soal kebijakan perpajakan sektor usaha.

“Pemerintah bisa membantu dalam bentuk pembebasan pajak. Saya pikir pembebasan pajak 25 persen adalah sama dengan pertumbuhan perusahaan bahkan lebih tinggi. Secara otomatis isu PHK tidak perlu terjadi,” tuturnya.

Pria yang juga tercatat sebagai Ketua Serikat Karyawan Semen Indonesia (SKSI) itu menyampaikan pula bahwa penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus segera diakhiri demi menggenjot kembali aktivitas ekonomi.

Sebagai gantinya, sejumlah aturan mengenai protokol kesehatan dan program medis perlu ditingkatkan secara lebih masif.

“Kebijakan PPKM pun harus segera diakhiri dan diintensifkan vaksin massal tanpa lelah. Selain itu disiplin protokol kesehatan perlu diperhatikan agar penanganan kesehatan selaras dengan aktivitas ekonomi,” tegas dia.

PMI manufaktur melambat pada Juli

Sebagai informasi, salah satu indikator kinerja ekonomi makro di dalam negeri, yaitu Purchasing Managers Index (PMI Manufaktur), diketahui melambat pada Juli 2021 menjadi level 40,1 atau masuk dalam kategori tidak ekspansif.

Padahal, dalam sembilan bulan terakhir sebelum Juli 2021, PMI Manufaktur Indonesia berada di kategori ekspansif atau di atas level 50. Hal tersebut selanjutnya menimbulkan kekhawatiran bakal terjadinya PHK besar-besaran di sektor industri manufaktur.

“PPKM saya pikir menjadi kendala utama untuk menaikkan PMI, pilihannya memang harus dihentikan atau pemerintah memberikan subsidi terus menerus ke seluruh lapisan sosial untuk menahan laju penurunan ekonomi,” tutup Effnu Subianto.

Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!