Eks Menteri Sosial Juliari Batubara Akhirnya Lunasi Uang Pengganti Rp14,5 Miliar dengan Cicilan 3 Kali

KPK menyatakan apresiasi terhadap langkah terpidana kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 tersebut. Apalagi, langkah ini diharap dapat memaksimalkan upaya pengembalian aset atau asset recovery yang gencar dilakukan.

"KPK hargai inisiatif terpidana tersebut sebagai bentuk ketaatan atas tuntutan tim Jaksa KPK dan putusan hakim tipikor," tegas Ali.

KPK imbau terpidana lain untuk segera membayar

Lebih lanjut, KPK mengingatkan terpidana lainnya untuk segera membayar uang penggantinya. "Bahwa penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi para pelaku melalui pidana penjara, namun juga bagaimana mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara," ujarnya.

"Oleh karena itu, KPK juga mengimbau para Terpidana korupsi lainnya untuk segera melakukan pembayaran uang pengganti sesuai putusan hakim agar asset recovery dari hasil tindak pidana dapat terpenuhi untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama," sambungnya.

Sebagai pengingat, kasus suap bantuan sosial ini terungkap setelah KPK menerapkan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Sosial (Kemensos). Selanjutnya, dari operasi tersebut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut, Juliari divonis 12 tahun penjara karena terbukti melakukan penerimaan suap terkait pengadaan bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020 hingga Rp14,7 miliar.