Pemkab Mamuju Maksimalkan Penganggaran Kepada Sejumlah Sektor Sesuai Arahan Pemerintah Pusat
Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Sutinah Suhardi Duka mendukung pemerintah pusat untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) unggul, di Mamuju, (30/11/2021) ANTARA

Bagikan:

MAKASSAR - Penganggaran tahun 2022 akan dioptimalkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kepada sejumlah sektor yang menjadi sasaran sesuai arahan dari pemerintah pusat.

"Kami akan mengoptimalkan anggaran mulai dari peningkatan SDM hingga penanganan COVID-19," kata Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Duka di Mamuju, Selasa 30 November.

Menurut Sutinah, salah satu sasaran pada 2022 adalah peningkatan SDM unggul sesuai program pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan di daerah.

Lantas pihaknya juga  akan memaksimalkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan memprioritaskan sektor kesehatan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Menurut dia, Pemerintah Mamuju juga akan menjaga keberlanjutan program jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Pembangunan infrastruktur

Selanjutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

"Selain itu pemerataan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-bassed budgeting agar belanja lebih efisien," katanya.

Ia menyampaikan kemudian APBD Mamuju 2022 akan diarahkan sesuai arahan pembangunan dari Presiden,

"Pemkab Mamuju akan tetap menyesuaikan arah kebijakan nasional yang substansinya tertuang dalam APBN," katanya.

Ia juga mengatakan Kabupaten Mamuju  masih berupaya bangkit dari dampak bencana gempa bumi pada 15 Januari 2021, juga akan tetap berupaya memaksimalkan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana.

Bupati Mamuju menjelaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 masih akan menjadi ancaman bagi dunia pada tahun depan dan dapat menimbulkan ketidakpastian.

"Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Jokowi menyatakan APBN 2022 harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan juga fleksibel namun tidak mengganggu tata kelola keuangan yang baik untuk mencegah dampak ekonomi," katanya.

Ikuti info dan berita lainnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!