Putin Ancam Blokir Media Sosial Asing di Rusia sebagai Langkah untuk Mengurangi Ketergantungan Terhadap Perusahaan Asing

Makassar—Presiden Vladimir Putin telah mengesahkan undang-undang yang mengharuskan raksasa media sosial asing untuk membuka kantor di Rusia. Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah pada hari Kamis mengonfirmasi, langkah terbaru oleh Moskow untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas Big Tech.

Pihak berwenang Rusia terlihat tertarik untuk memperkuat kendali mereka atas internet dan mengurangi ketergantungan mereka pada perusahaan dan negara asing.

Secara khusus, mereka di masa lalu keberatan dengan lawan politik Kremlin yang menggunakan platform media sosial asing untuk mengatur apa yang mereka sebut sebagai demonstrasi ilegal dan untuk mempublikasikan penyelidikan bernuansa politik tentang dugaan korupsi.

Moskow telah mendenda perusahaan karena gagal menghapus konten yang dianggap ilegal. Mereka bahkan memperlambat kecepatan Twitter sebagai hukuman. Pada hari Rabu 30 Juni mereka membuka kasus baru terhadap anak perusahaan Alphabet Google karena melanggar undang-undang data pribadi.

Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu 30 Juni bahwa Rusia tidak berencana untuk memblokir situs media sosial asing. Akan tetapi dia berharap pada jejaring sosial Rusia untuk memberikan peluang bagi orang-orang kreatif dan berbakat untuk berkembang.

"Kami tidak bermaksud untuk memblokir siapa pun. Kami ingin bekerja dengan mereka. Tetapi ada masalah, yang terletak pada kenyataan bahwa mereka mengirim kami pergi ketika mereka tidak mematuhi tuntutan kami dan hukum Rusia," kata Putin dalam sesi tanya jawab yang disiarkan oleh televisi pemerintah yang disairkan siaran langsung.

LinkedIn Microsoft Diblokir di Rusia

Sekitar 600 perusahaan asing telah melokalkan data di Rusia, daftar yang sebelumnya dikatakan Roskomnadzor termasuk Apple, Samsung dan PayPal.

LinkedIn Microsoft diblokir di Rusia setelah pengadilan menemukan bahwa mereka melanggar aturan penyimpanan data, yang disahkan pada tahun 2015/ Aturan itu mengharuskan semua data tentang warga negara Rusia disimpan di negara tersebut.

"Sebuah entitas asing, yang melakukan aktivitas di internet di Rusia, wajib membuat cabang, membuka kantor, atau mendirikan badan hukum Rusia," undang-undang baru itu mengumumkan.

Alexander Khinshtein, kepala kebijakan informasi dan komite TI di Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia, menjelaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku untuk raksasa internet dengan audiens harian di Rusia tidak kurang dari 500.000 orang.

Perusahaan harus mendaftarkan akun pribadi di situs web Roskomnadzor, regulator komunikasi negara Rusia, ia mengumumkan di saluran Telegramnya. Perusahaan yang melanggar undang-undang dapat menghadapi hukuman seperti larangan iklan.

Rusia telah mengejar raksasa media sosial yang gagal menghapus konten yang dianggap ilegal oleh Moskow dengan cukup cepat. Facebook, Google, Telegram dan Twitter semuanya memiliki agenda sidang pengadilan yang dijadwalkan akhir bulan ini dengan tuduhan baru. 

Undang-undang baru ini berpotensi mempengaruhi 20 perusahaan, termasuk pengecer dan perusahaan e-commerce.

Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!