Makassar--Australia berusaha berkoalisi dengan negara lain untuk menetapkan sanksi langsung terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan memperluas tindakan hukuman keuangan itu kepada anggota parlemen Rusia dan lebih banyak oligarki, demikian Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menjelaskan pada Sabtu, 26 Februari.
Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Inggris menjelaskan mereka akan memberikan sanksi kepada Putin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, karena Washington berupaya meningkatkan tekanan pada Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina.
BACA JUGA:
"Ini adalah langkah luar biasa untuk memberikan sanksi kepada para pemimpin, tapi ini adalah situasi yang luar biasa," kata Payne pada konferensi pers, seraya menambahkan bahwa pemerintah sedang mencari saran tentang bagaimana mengikuti langkah negara lain itu.
"Vladimir Putin memiliki kekuatan pribadi yang tak tertandingi atas negaranya dan dia telah memilih untuk berperang melawan tetangga yang tidak menimbulkan ancaman bagi Rusia, karena dia ingin membalikkan sejarah dan mengambil kebebasan dan demokrasi yang dipilih rakyat Ukraina untuk diri mereka sendiri," lanjutnya dikutip dari ANTARA.
Sanksi terhadap lingkaran Putin jadi prioritas
Dalam sanksi barunya, Payne mengungkapkan Australia akan menargetkan 339 anggota Duma, majelis rendah parlemen Rusia dan delapan oligarki lagi. Langkah-langkah baru tersebut mengikuti serangkaian sanksi Australia yang diinfokan awal pekan ini.
“Prioritas langsung berikutnya adalah melanjutkan sanksi terhadap lingkaran dalam Vladimir Putin dan industri pertahanan Rusia,” kata Payne.
Sebelumnya, Amerika Serikat telah menerapkan sanksi pada Jumat, 25 Februari terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov atas invasi Rusia ke Ukraina, demikian diumumkan Departemen Keuangan AS.
"Kami bersatu dengan sekutu dan mitra internasional kami untuk memastikan Rusia membayar harga ekonomi dan diplomatik yang amat mahal untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina," kata Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pernyataannya.