MAKASSAR - Rusia dengan tegas menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk menyita aset dan bisnis negara-negara Barat di wilayah mereka, setelah adanya pembaruan sanksi terhadap Moskow.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova memperingatkan, Rusia siap untuk bertindak yang sama, jika Barat memutuskan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bareskrim Polri Sita Aset Indra Kenz, Total Sementara Ditaksir Ratusan Miliar
10 Maret 2022, 17:11 -
| BERITA
Ingatkan Barat Soal Penyitaan, Rusia: Kami akan Sangat Tegas Jika Anda Mencuri Aset Kami
13 Februari 2024, 17:30
"Penggunaan dana akan ditafsirkan oleh kami sebagai serangan yang melanggar hukum dan jelas tidak bersahabat, memberi kami hak untuk mengambil tindakan pembalasan untuk melindungi kepentingan kami," tegas Zakharova dikutip dari Reuters 30 Juni.
Diketahui, pejabat tinggi Barat, termasuk kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, telah memberi saran untuk menyita aset Rusia yang dibekukan untuk membantu mendanai rekonstruksi Ukraina setelah perang.
Pelanggaran hukum internasional
Zakharova menyebut langkah Barat untuk membekukan aset, yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap Moskow yang mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari, merupakan pelanggaran hukum internasional.
"Kita tidak boleh melupakan aset asing negara-negara Barat, bisnis dan warga negara yang berada di wilayah negara kita," tukasnya.
Jika Barat gagal mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, ekonomi terbuka, kepemilikan pribadi dan independensi peradilan, maka "kami akan mengakui ini dan bertindak sesuai," tambah Zakharova.
Lusinan perusahaan internasional termasuk raksasa minyak BP, produsen mobil Prancis Renault hingga McDonald's telah menghentikan operasi di sana sejak Moskow memulai apa yang disebutnya operasi militer khusus, diikuti jatuhnya sanksi Barat yang keras.
Sebelumnya, anggota parlemen Rusia pada Bulan Mei memberikan persetujuan awal untuk RUU yang akan memungkinkan pemerintah untuk menasionalisasi aset perusahaan Barat yang telah pergi, meskipun belum ada dalam buku undang-undang.