Makassar—Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengutarakan adanya pembahasan lain dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 7 ketua umum (ketum) dan sekretaris jenderal (sekjen) parpol koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 25 Agustus.
Selain membahas 5 agenda, kata Ferry, ada bahasan lain di luar topik walaupun hanya dibahas sekilas.
BACA JUGA:
"Tentang setelah pandemi berakhir, ada kerja sama penguatan ideologi untuk mengurangi ekses atau bisa membuat stabilitas di dalam negeri. Mengingat politik juga mau tidak mau harus mengantisipasinya,” ujar Ferry dalam diskusi daring bertajuk “Membaca Arah Koalisi Pemerintah", Sabtu, 28 Agustus.
Dalam pertemuan tersebut, kata Ferry, juga menyinggung soal amandemen UUD. Namun, kata dia, hal tersebut merupakan kewenangan MPR. “Seperti yang dibicarakan mas Fadjroel (Jubir Istana, red) tadi itu adalah kewenangan MPR,” kata Ferry.
5 agenda dalam pertemuan Presiden
Sebelumnya, Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, menjelaskan 5 Agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 7 ketua umum partai koalisi.
"Yaitu pertama, tentang update kemajuan, tantangan dan rencana penanganan COVID-19. Kedua, tentang pengembangan makro ekonomi nasional. Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara. Keempat, tentang ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan akibat dampak pandemi COVID-19, dan kelima, tentang ibu kota negara baru dan tindak lanjutnya," jelasnya.
Sementara soal amandemen UU, kata Fadjroel, itu merupakan wilayah MPR RI. Menurutnya, pemerintah tidak terlibat di dalamnya.
"Tapi presiden, beliau sudah dua kali mengatakan tidak setuju dengan pertama presiden tiga periode. Kedua, perpanjangan masa jabatan," katanya.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
