Dinsos Makassar Resmi Menutup Pendaftaran Calon Penerima Bansos PPKM

MAKASSAR - Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi menutup pendaftaran calon penerima bantuan sosial (bansos) dari seluruh kecamatan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), terhitung Kamis 12 Agustus pukul 17.00 WITA.

"Batas pemasukan berkasnya jam 5 sore hari ini, setelah itu kita verifikasi, begitu selesai kita buatkan SK penerima bantuan ditandatangani oleh Pak Wali," kata Plt Kepala Dinas Sosial Makassar Rusmayani Madjid di Makassar, Kamis.

Usulan calon penerima manfaat bansos ini telah dibuka sejak dua pekan terakhir sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat terhadap pelaksanaan PPKM.

Rusmayani Madjid yang kerap disapa Maya menjelaskan bahwa pihaknya telah menemukan beberapa kesalahan data dan kurangnya validitas data yang diusulkan, sehingga mengembalikan data sekitar 9.000 nama dari 71.000 data yang diterima.

Kesalahan data yang ditemukan seperti satu NIK (Nomor Induk Kependudukan) terdaftar pada dua kelurahan yang berbeda, adanya kesalahan nama (typo) dan harus verifikasi kembali, satu nama yang terdaftar pada dua wilayah, hingga ketidaksesuaian pada syarat penerima.

Syarat dasar penerima bansos

Syarat dasar penerima bansos yakni masyarakat yang bukan termasuk penerima bantuan sosial lainnya, seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Kemarin masuk sekitar 71 ribu, namun data bersih 62 ribu, makanya kami kembalikan untuk diverifikasi kembali karena banyak sekali data amburadul padahal kami mau bangun data yang bagus. Banyak juga yang bohong soal penerima bantuan," ungkap Maya.

Menurut Maya yang juga menjabat sebagai Asisten II Pemkot Makassar, data adalah hal paling urgen sebelum menyalurkan bantuan guna tepat sasaran. Sehingga ia sangat hati-hati dalam verifikasi data calon KPM bansos terdampak PPKM.

"Data ini dari bawah, yang memilih RT/RW di wilayah itu, kemudian naik ke tingkat lurah, kecamatan hingga ke Dinsos. Kami juga menyandingkan kembali, buktinya masih ada yang tidak valid. Soal bansos ini, kita takut adanya masalah pendataan," ujarnya.

Pemkot Makassar menyiapkan kuota sebanyak 100.000 penerima bansos dengan anggaran Rp200.000 per paket. Itu terdiri dari beras 10 kg, gula 2 kg, minyak 2 liter dan mie instan 5 bungkus.

"Anggaran Rp200 ribu itu sudah termasuk di dalamnya packaging, PPN dan PPH," tambahnya.

Maya menyampaikan bahwa jika data yang lolos verifikasi masih menyisakan kuota dari target penerima bansos, maka pihaknya akan segera menyiapkan SK untuk penyaluran tahap II yang diperuntukkan bagi warga terpapar COVID dan terdampak COVID seperti seniman, penggali kubur, dan lainnya.