MAKASSAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah daerah akan berakhir pada hari ini, Senin, 9 Agustus. Masyarakat masih menunggu pemerintah terkait pengumuman resmi apakah akan memperpanjang atau memberhentikan kebijakan tersebut.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemerintah akan mengambil keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Level 4 berdasarkan evaluasi dari indikator terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
BACA JUGA:
"Pertanyaan diperpanjang atau tidak kita serahkan semuanya kepada pemerintah. Jujur harus diakui PPKM level 4 ini sudah cukup positif secara nasional," ujar Rahmad kepada VOI, Senin, 9 Agustus.
Di beberapa wilayah, lanjutnya, terutama Jakarta dilaporkan BOR sudah mengalami penurunan. Kemudian paparan kasus positif COVID-19 juga mengalami penurunan secara nasional maupun daerah-daerah yang dinyatakan berskala 4 seperti DKI Jakarta.
Kendati demikian, kata Rahmad, meskipun PPKM Level 4 ini diterapkan, tetapi angka kematian masih sangat tinggi. Sehingga, harus menjadi perhatian bersama karena angkanya masih di atas 1.000 bahkan 1.500-1.600 orang per hari.
Hal itu juga menjadi catatan kritis Komisi IX DPR sebagai pertimbangan pemerintah untuk memutuskan PPKM diperpanjang atau tidak.
"Saya kira pemerintah pasti akan memberikan atau membuat langkah yang terbaik buat masyarakat kita bersama. Artinya bahwa pemerintah tentu menerima masukan dari semua kalangan akademisi, epidemologi, virologi, kemudian ekonom, dan saudara-saudara kita juga didengarkan secara dampak level 4 ini," ungkap politikus PDIP itu.
Pertimbangan ekonomi nasional
Misalnya, sambung dia, dengan mempertimbangkan masukan yang tidak bisa bekerja atau ditutup usahanya karena terdampak level 4 ini. Namun demikian, menurut Rahmad, bercermin dari apa yang dilakukan pemerintah pusat dengan adanya perpanjangan pada minggu lalu, sepertinya keputusan akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.
"Saya kira itu langkah yang sangat bijak. Artinya yang tadinya sama sekali tidak bisa usaha jadi bisa berusaha. Dengan catatan boleh dibuka, misal ada syarat khusus di Jakarta mall dibuka dengan catatan syarat masuk (kartu vaksin, red). Ini langkah bijak pemerintah," sebutnya.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
