Pemkot Makassar Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga Pannyua untuk Permudah Akses Warga
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Kemenhub RI Suria Abdi di Dermaga Kayu Bangkoa. (Foto: Antara)

Bagikan:

MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan melakukan percepatan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lintas Provinsi  Dermaga Pannyua untuk memudahkan akses warga kepulauan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Selasa, 15 Juni mengatakan, Kota Makassar selain memiliki daratan juga memiliki beberapa pulau berpenghuni termasuk berbatasan dengan pulau-pulau lainnya dari berbagai provinsi.

"Kami punya program bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah XIX Kemenhub dan anggaran untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan itu sudah ada, makanya kami di Pemkot mengusulkan pembangunan di Dermaga Pannyua saja," ujarnya.

Ia mengatakan, kunjungannya bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Kemenhub RI Suria Abdi di Dermaga Kayu Bangkoa dan Dermaga Panyua untuk mencari lokasi pembangunan sarana infrastruktur tersebut.

Dalam kunjungannya itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kepada Kepala BPTD menyampaikan jika pembangunan sebaiknya dilakukan di Dermaga Pannyua dengan berbagai pertimbangan seperti kepemilikan aset pemerintah.

"Jadi kami bersama BPTD punya program dan dana untuk membangun pelabuhan penyeberangan. Tadinya ditetapkan di Kayu Bangkoa, namun Kayu Bangkoa adalah aset pemerintah kota yang sudah tercatat. Kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat prosesnya makan waktu yang cukup lama, sedangkan dananya sudah siap," katanya.

Untuk itu, dirinya kemudian menawarkan alternatif pembangunan pelabuhan di Dermaga Pannyua karena lahannya lebih luas dan juga milik pemerintah Kota Makassar, tetapi belum tercatat.

Siapkan Anggaran Rp72 Miliar

"Jadi bisa langsung kita serahkan ke pemerintah provinsi sehingga alokasi anggarannya dapat dilimpahkan langsung ke sini, dengan beberapa syarat-syarat yakni dokumen yang dibutuhkan seperti feasibility study, Amdal dan lainnya," terangnya.

Danny Pomanto menyatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan BPTD Wilayah XIX Kemenhub dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan, apalagi pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran sebanyak Rp72 miliar.

"Satu bulan ini saya akan siapkan semua dokumennya. Saya menganggap rugi kalau pemerintah kota tidak mempersiapkan ini dengan baik," ucapnya.

BACA JUGA:


Ikuti info dan berita lainnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan! 

Terkait