MAKASSAR - Presiden Joko Widodo murka karena kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah masih mengutamakan belanja produk impor menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Jokowi menyebutkan pemerintah pusat dan daerah seharusnya mengoptimalkan belanja produk dalam negeri dari APBN yang saat ini jumlahnya Rp2.714 triliun dan APBD sebesar Rp1,197 triliun.
BACA JUGA:
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPh, Badan PPh perorangan, PPh karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah," kata Jokowi saat Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa 14 Juni, yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden.
"Kemudian belanjanya, belanja produk impor. Bodoh sekali kita," sambungnya.
Minta aparat awasi semua instansi pusat
Jokowi menyampaikan semua uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak kemudian dibelanjakan produk impor berdampak positif bagi negara lain. Nilai tambah akan dikantongi negara lain, termasuk kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan bukan di Indonesia.
"Maaf kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita! Saya harus ngomong apa adanya," ujarnya.
Masih marah besar dengan apa yang didapatinya, Jokowi meminta agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi semua instansi pusat maupun di daerah menggunakan produk dalam negeri.
Dia menegaskan, APIP dapat menjatuhkan sanksi jika kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD tidak patuh dalam menjalankan perintahnya ini.
"Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil. Belanja produk dalam negeri, harus berhasil," tandasnya.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Ikuti artikel dan berita Sulsel terkini, klik link berikut untuk update info terbaru.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
