MAKASSAR - Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di Indonesia terus disorot DPR RI karena belum ada tanda akan berakhir. Ditambah enam produsen minyak goreng tutup karena tidak menerima pasokan CPO.
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang buka suara soal kelangkaan minyak goreng nasional. Dia menilai, Menperin harus bertindak mengatur industri minyak goreng ini.
"Menteri Perindustrian kita ini terkesan pendiam soal minyak goreng. Padahal masyarakat sudah lama teriak-teriak,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin, 7 Maret.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itupun mendesak pemerintah untuk hadir memastikan CPO DMO (domestic market obligation) industri minyak goreng nasional mengalir dengan baik.
"Masalah utamanya kan di titik ini. Kalau produksi aman tentunya perlahan tapi pasti distribusi juga akan aman," terangnya.
Bentuk lembaga pengelola CPO DMO
Jika perlu, jelas Mulyanto, pemerintah membentuk lembaga pengelola CPO DMO migor untuk memastikan aliran CPO DMO ini lancar dan sehat. Termasuk, secara akurat perlu dipertimbangkan apakah angka DMO sebesar 20 persen dari kuota ekspor ini sudah memadai, pasca meletusnya perang Rusia-Ukraina.
Mulyanto menilai, sebagai sebuah tim, antar kementerian Pemerintah tidaklah kompak. Menurutnya, Menteri Perdagangan hanya 'banyak bunyi' dan obral janji-janji soal minyak goreng.
"PKS mendesak pemerintah sebagai sebuah tim yang utuh berkoordinasi secara intens dan komprehensif dari hulu hingga hilir, agar soal kelangkaan migor ini segera diselesaikan," tegasnya.
"Jangan berhenti pada kebijakan di bagian hilir, sementara bagian hulunya tidak dibenahi. Kelangkaan ini sudah lewat satu bulan, apalagi sebentar lagi kita segera akan memasuki bulan Ramadhan,” sambung Mulyanto.
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Ikuti artikel dan berita Sulsel terkini, klik link berikut untuk update info terbaru.
Terkait
