Jokowi Berikan Imbauan untuk Bijak di WhatsApp Group, Berikut Respons Polri

MAKASSAR - Polri akan mematuhi arahan Presiden Joko Widodo terkait sikap berhati-hati dalam memberikan pernyataan, terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group (WAG). Bahkan, nantinya pengawasan akan dilakukan secara berkala kepada seluruh anggota Korps Bhayangkara perihal tersebut.

"Ya (pengawasan, red) berkala dan tentunya insidentil apabila mendapat informasi dari masyarakat," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada VOI, Rabu, 2 Maret.

Nantinya, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang akan melakukan pengawasan. Sehingga, jika nantinya ditemukan pelanggaran akan langsung dilakukan penindakan.

"Pengawasan oleh Itwasum dan Propam, akan ditingkatkan lagi dan apabila ada anggota yang terbukti melanggar akan ditindak sesuai prosedur yang berlaku," kata Dedi.

Namun, bentuk atau pola pengawasan yang dilakukan terkait kedisiplinan penggunaan WAG tersebut belum dirinci.

Sejauh ini, Dedi hanya menegaskan Polri akan mengikuti arahan Presiden Joko Widodo perihal tersebut. Bahkan, arahan itu dinyatakan sebagai pedoman seluruh anggota Polri dalam bertugas.

"Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah Presiden," kata Dedi.

Jokowi imbau TNI-Polri berhati-hati

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan TNI-Polri untuk bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Terutama dalam perbincangan di WhatsApp Group (WAG).

"Harus mulai didisiplinkan, di WhatsApp Group. Saya lihat di WA group, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati," kata Jokowi kepada jajaran TNI-Polri dalam rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 1 Maret.

Dia lantas mencontohkan, salah satu yang diperbincangkan soal ibu kota negara (IKN). Dia menyinggung, terdapat perbincangan penolakan IKN di group TNI-Polri.

"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju, IKN apa? Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, disiplin TNI-Polri terkait keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Dia mengaku, membaca WA group TNI-Polri yang menyinggung IKN tersebut.

"Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA group dibaca gampang," kata Jokowi.