MAKASSAR - Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mendorong Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengajukan banding terkait putusan vonis Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang menetapkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
"Melihat putusan hakim tidak terlepas dari tuntutan minimal tersebut, maka Jaksa KPK pikir-pikir untuk banding, tapi kami mendorong jaksa KPK untuk segera menyatakan banding," kata Direktur ACC Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun di Makassar dikutip Antara, Selasa, 30 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
KPK Tak Banding Vonis Eks Gubernur Sulsel yang Terbukti Korupsi, Segera Eksekusi ke Penjara
06 Desember 2021, 16:39 -
| BERITA
ACC Dorong KPK Banding Vonis 5 Tahun Penjara Nurdin Abdullah yang Terbukti Korupsi
30 November 2021, 16:48
Menurut dia, kasus tersebut adalah hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada akhir Februari 2021, sehingga didapatkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik KPK.
Oleh sebab itu, kata Kadir, sejak awal Jaksa KPK harus menuntut terdakwa dengan tuntutan maksimal sebagaimana pasal pada dakwaan. Namun faktanya, jaksa menuntut minimal terhadap terdakwa.
"Tidak ada keraguan hukum untuk segera menyatakan banding, fakta persidangan secara terang benderang membuktikan bahwa Nurdin Abdullah melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan," tegas Kadir.
KPK belum memutuskan
Sebelumnya, KPK masih belum menetapkan apakah akan menerima atau mengajukan banding atas vonis terhadap Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dalam perkara penerimaan suap dan gratifikasi.
"Kami menghormati putusan majelis hakim dan saat ini tim jaksa menyatakan pikir-pikir dalam waktu tujuh hari ke depan setelah putusan dibacakan," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, pada Senin, 29 November, majelis hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Nurdin Abdullah.
Nurdin juga diharuskan untuk membayar uang pengganti kepada negara senilai Rp2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura. Selain itu, hak untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama tiga tahun.
"Kami akan pelajari secara utuh seluruh pertimbangan majelis hakim, setelah itu kami segera menentukan sikap atas putusan dimaksud," ungkap Ali
Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
