5 Agenda yang Dibahas Presiden dan 7 Ketum Parpol, Tak Bahas Reshuffle

Makassar—Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan 7 ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik bersifat internal. Sehingga, tidak dapat diinformasikan ke publik kecuali yang bersangkutan dalam rapat berbicara langsung.

"Kemarin pertemuan internal, jadi itu pertemuan antara presiden Jokowi dengan 7 ketum dan sekjen. Kalau pertemuan internal sebenarnya hanya presiden dan yang diundang yang berhak bicara sebenarnya," ujar Fadjroel dalam diskusi Polemik Trijaya 'Membaca Arah Koalisi Pemerintah' secara virtual, Sabtu, 28 Agustus.

Fadjroel mengaku, dirinya tidak disertakan dalam pertemuan karena sifat rapat yang internal. Jika ada informasi yang sampai ke publik, maka hak bicara ada pada tamu undangan.

"Jadi saya mengutip saja apa yang disampaikan oleh yang ikut karena yang berhak menyampaikan kepada publik. Apabila yang ikut tak bicara ya kita tidak tahu nih apa isi pertemuan," ungkapnya.

5 agenda Menkominfo

Meski demikian, Fadjroel mengungkap 5 Agenda yang disampaikan oleh Menkominfo, Johnny G Plate pada Rabu, 25 Agustus lalu. Juga sekaligus merupakan Sekjen Partai NasDem.

"Yaitu pertama, tentang update kemajuan, tantangan dan rencana penanganan COVID-19. Kedua, tentang pengembangan makro ekonomi nasional. Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara. Keempat, tentang ketatanegaraan, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan akibat dampak pandemi COVID-19, dan kelima, tentang ibu kota negara baru dan tindak lanjutnya," jelasnya.

"Jadi itu saja yang dibicarakan dalam pertemuan dengan 7 ketum dan sekjen," sambung Fadjroel.

Sementara terkait reshuffle kabinet karena diundangnya PAN dalam pertemuan tersebut, Fadjroel menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi COVID-19.

"Jadi presiden bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju hanya fokus untuk menyelesaikan pandemi COVID-19," paparnya.

"Tentang reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif beliau, saya hanya bicara tentang reshuffle setelah presiden bicara. Jadi beliau bicara dulu baru saya bicara walaupun mungkin sesuatu sudah beredar dimana-mana. Karena saya prajurit dan beliau panglima tertinggi," jelas Fadjroel.