Makassar—Novel Baswedan adalah salah satu dari puluhan nama yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Novel masih bekerja di KPK hingga 31 Oktober 2021 mendatang.
Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi menjelaskan, Novel dkk sebaiknya tak perlu menciptakan drama berkepanjangan akibat tak lolos TWK. Toh, Novel masih bisa menjajal karir baru di bidang tugas lain. Misalnya, bergabung menjadi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bersama Anies Baswedan.
BACA JUGA:
"Buat Novel dan kawan-kawan, sudahlah enggak jadi karyawan KPK kan masih bisa cari yang lain. Coba aja misalnya, menjajal karir baru di TGUPP coba ditanya barangkali masih ada lowongan di sana. Mudah-mudahan itu bisa membangun masa depan jauh lebih baik," sindir Eko lewat siaran Youtube CokroTV dikutip Jumat, 4 Juni.
Selain Novel, beberapa nama yang tak lolos TWK di lembaga antirasuah tersebut yakni Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono, dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Total pegawai yang tak lolos berjumlah 75 orang.
Hasil Koordinasi BKN, KPK, Kemenpan RB, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) hingga Kemenkumham menyatakan, 51 dari 75 pegawai dinyatakan tidak lulus. Sedangkan sisanya 24 orang dapat dibina sebelum diangkat jadi ASN.
Soroti pernyataan Harun Al-Rasyid
Selain TGUPP, Eko juga menyoroti nyanyian Harun Al-Rasyid yang blak-blakan mengaku tahu keberadaan buron Harun Masiku. Menurut Al-Rasyid, pelat nomor mantan politisi PDIP saja diketahui olehnya. Anehnya, pengakuan Al-Rasyid ini dikeluarkan setelah dirinya dinyatakan tak lulus TWK.
"Kan kita jadi nanya, kalau emang Harun Masiku ada di Jakarta kenapa enggak dari dulu ditangkep. Pernyataan ini lebih bermotif politik," terang Eko.
Artinya, Harun Al-Rasyid ingin melempar opini bahwa karena dirinya tidak lulus TWK maka pekerjaan menangkap Harun Masiku tidak bisa dilakukan. Termasuk Novel Baswedan soal potensi korupsi bantuan sosial mencapai Rp100 triliun.
Ironisnya, menurut Novel, informasi ini masih dalam kajian. "Seluruh APBN yang jumlahnya Rp2000 triliunitu juga ada potensi korupsinya, dana arisan RT juga ada potensi korupsinya, kan masih potensi. Kayaknya bukan pernyataan dari seorang penegak hukum, ini politisi. Gunanya apa, untuk menegaskan bahwa Novel adalah superhero di KPK kalau gagal tes masuk ASN yang salah bukan Novelnya, yang salah adalah kita seluruh rakyat Indonesia, kenapa superhero gak bisa jadi ASN," tegas Eko.
Artikel ini telah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
