MAKASSAR - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan pekerjaan rumit dan memerlukan waktu panjang. Sehingga, dia menegaskan proyek ini bukan lagi prioritas melainkan menjadi super prioritas.
Hal ini diungkapkan Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi pemantauan pembangunan infrastruktur dan strategi komunikasi IKN pada hari ini, Jumat, 8 April. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN Dhony Rahajoe.
Selain itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara, dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan, PUPR, Bappenas, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga hadir.
"Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, lima sampai 20 tahun," kata Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 April.
Dengan kondisi ini, maka diperlukan kerja ekstra yang tentunya memerlukan persiapan matang hingga pengawalan super ketat dan kolaborasi dari berbagai kementerian/lembaga serta instansi terkait.
"Butuh perencanaan ketat, eksekusi detail, pengawasan yang rigid dan berkelanjutan, inklusif dengan komunikasi yang partisipatif," tegas eks Panglima TNI itu.
Dalam rapat tersebut, tim Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pembangunan IKN tahap satu. Hasilnya, dalam waktu dekat pembangunan infrastruktur akan segera dilakukan.
Infrastruktur yang akan dibangun
Adapun infrastruktur yang akan segera dibangun yaitu pembangunan jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN, pembangunan jalur intake air baku, serta saluran drainase dan pengendalian banjir.
Selain itu, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor Kemenko dan Kementerian, hingga pembangunan sumbu kebangsaan juga akan segera dilakukan.
"Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir," jelas Moeldoko.
Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga tersebut akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap satu, yang akan difinalisasi pada bulan ini.
Rencana aksi itu, sambung Moeldoko, akan dimulai dengan penerbitan aturan turunan UU IKN prioritas, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
“Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
