Perbaikan Persutraan Sulsel Ditentukan oleh Sektor Manufaktur

MAKASSAR - Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan, Andi Sappoto menjelaskan, hal yang menunjang perbaikan persutraan di Sulsel salah satunya ditentukan oleh sektor manufaktur.

Hal itu diungkapkan Andi Sappoto, melansir hasil kajian usaha kerajinan sutra Sulsel dari Tim Pelaksana Kajian Rantai Nilai Sutra Sulawesi Selatan bersama Tim Peneliti Bappelitbangda Provinsi Sulsel, Knowledge Sector Initiative (KSI) kerja sama pemerintah Australia-Indonesia, Yayasan BaKTI dan Payo-payo di Makassar, Senin 27 September.

Dia menjelaskan, untuk meraih kejayaan sutra Sulsel, perbaikan sektor manufaktur sangat penting untuk diperhatikan. Hal itu dimulai dari peningkatan mutu dan kuantitas produksi benang sutra lokal.

Melalui perbaikan produksi dan mutu benang sutra lokal dinilai akan membatasi ketergantungan terhadap impor, membuka lapangan usaha baru, memoderasi kenaikan harga benang impor, dan memudahkan akses terhadap benang lokal bermutu, sehingga menyokong perbaikan pendapatan penenun marginal.

"Untuk itu, diperlukan perbaikan kelembagaan pengelola mesin pintal bantuan," kata Andi Sappoto.

Alat tenun hasil kerja sama

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian Kabupaten Wajo dan Soppeng telah penerima alat bantuan tenun dari hasil kerja sama kedua negara untuk diteruskan pada kelompok sasaran.

Selain itu, diperlukan pengorganisasian petani mitra. Upaya ini dapat dilakukan lewat kolaborasi dengan kelompok-kelompok petani terorganisir sebagai produsen kokon, melalui serangkaian

eksperimen kerja sama dan konsultasi kepada petani untuk menyiapkan skema suplai kokon yang paling menguntungkan bagi petani/pemintal dan paling sesuai dengan operasi mesin.

"Termasuk pengadaan tenaga ahli tekstil yang menangani permasalahan pemintalan," ujarnya.

Sementara Lembaga pengelola pemintalan menyediakan mekanisme dan model pengelolaan alat pintal full automatic yang akan memastikan kestabilan pasokan kokon dan keuntungan bagi petani/pemintal. Juga membentuk lembaga pengelola alat pintal bantuan.