MAKASSAR - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Imran Jausi mengatakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan melaporkan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di hari pertama kerja pascalebaran, pada hari kedua masuk kantor.
"Insya Allah besok baru masing-masing OPD melaporkan kepada BKD untuk kami rekapitulasi sebagai bahan pelaporan ke Kemenpan RB," kata Imran, di Makassar, Senin.
BACA JUGA:
"Hanya untuk Pemprov saja, karena pembinaan dan pengawasan untuk ASN Kab/Kota dilakukan masing-masing pemerintah setempat," tambahnya.
Imran mengakui pengawasan ASN pada hari pertama masuk kantor usai libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah diserahkan kepada masing-masing pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel.
Pemprov Sulsel dalam hal ini Plt Gubernur Sulsel tidak melakukan sidak (inspeksi dadakan) pasca libur lebaran, namun memberi wewenang kepada masing-masing pimpinan OPD untuk melaporkan hal tersebut kepada BKD.
Para pegawai di beberapa OPD telah aktif
Berdasarkan pantauan Imran, para pegawai di beberapa OPD telah aktif kembali bekerja. Bahkan sejumlah OPD memanfaatkan hari pertama berkantor untuk melakukan acara silaturahmi dan makan bersama disertai protokol kesehatan secara ketat.
"Alhamdulillah, saya lihat di beberapa OPD para pegawai sudah aktif kembali bekerja, ada yang manfaatkan untuk makan bersama dalam kondisi tetapi mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Terkait sanksi bagi ASN yang melanggar atau menambah libur Lebaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai PP nomor 53/2010 tentang disiplin PNS.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Awal kerja Senin ini, seluruh OPD se Sulsel mengikuti pengarahan dari Plt Gubernur Sulsel melalui virtual meeting.
Pada momentum tersebut, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman menyampaikan terkait realisasi belanja OPD agar dipercepat progresnya. Serta peningkatan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.
Ikuti berita dan info lainnya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
