Tes Keperawanan dalam Seleksi Prajurit Wanita TNI Resmi Ditiadakan Sesuai Perintah Jenderal Andika
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. (Tangkapan layar)

Bagikan:

MAKASSAR - Kepala Pusat Kesehatan (Kapuskes) TNI Mayjen TNI Budiman menginfokan TNI meniadakan tes keperawanan saat seleksi prajurit wanita TNI. Penghapusan diterapkan pada tiga matra TNI.

"(Penghapusan tes keperawanan) sudah efektif (berlaku). Sudah diberlakukan untuk seluruh matra, baik darat, laut maupun udara," kata Budiman, usai acara Rapat Koordinasi Teknis Kesehatan (Rakornikes) Tahun 2022, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 13 April, dikutip dari Antara.

Sesuai arahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, jelas Budiman, tes keperawanan wanita tak mempengaruhi mereka ketika menjalani pendidikan, latihan, dan bahkan penugasan sebagai wanita TNI.

Oleh sebab itu, Jenderal Andika selanjutnya menghapuskan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI.

"Bapak Panglima TNI menghapuskan persyaratan tersebut dalam buku petunjuk teknis pemeriksaan badan calon prajurit TNI," ujar Budiman.

Menurut dia, kebijakan Panglima TNI itu tidak terkait langsung terhadap meningkatnya pelamar calon prajurit wanita.

Prinsip HAM bagi wanita

Namun, kebijakan penghapusan tes keperawanan pada dasarnya untuk memberikan prinsip hak asasi manusia (HAM) bagi wanita yang kebetulan sudah tidak lagi perawan, baik karena sengaja maupun tidak disengaja.

Sehingga, wanita tersebut masih memiliki peluang untuk menjadi prajurit wanita TNI selama mereka mempunyai kemampuan intelektual dan fisik yang baik.

"Itu semua berkaitan dengan kredibilitas yang bersangkutan dan kami memiliki serangkaian tes untuk melihat hal tersebut. Tapi yang jelas masalah itu tidak lagi menjadi hal yang standar yang ada dalam juknis (petunjuk teknis)," kata Budiman.

Kebijakan penghapusan tes keperawanan dalam rekrutmen calon prajurit TNI dinyatakan Jenderal TNI Andika Perkasa saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 2021.

Saat itu, Andika mengatakan tes tersebut dianggap tidak lagi mempunyai relevansi terhadap tujuan pendidikan militer. "Karena itu, yang tidak ada lagi hubungannya tidak perlu lagi," tandasnya.