MAKASSAR - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menyatakan keprihatinan mendalam, terhadap keputusan penguasa Taliban Afghanistan untuk menolak akses pendidikan anak perempuan ke sekolah menengah, dan meminta kelompok itu untuk membuka kembali sekolah untuk siswa perempuan tanpa penundaan.
"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan," sebuah pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa kemarin, melansir Reuters 28 Maret.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dewan Keamanan PBB Kecam Larangan Taliban Terhadap Wanita di Afghanistan
28 Desember 2022, 06:45 -
| BERITA
Ledakan Guncang Kabul: Taliban Incar Personel ISIS-K, Tiga Anggota ISKP Ditangkap
04 Oktober 2021, 14:11
Taliban menarik kembali pengumuman sekolah menengah akan dibuka untuk anak perempuan pada pekan lalu, dengan mengatakan mereka akan tetap tutup hingga ada kurikulum yang sesuai dengan hukum Islam bagi mereka, untuk dibuka kembali.
Secara terpisah, Suhail Shaheen, anggota senior Taliban yang berbasis di Doha, menjelaskan penundaan pembukaan sekolah perempuan dikarenakan masalah teknis, dengan Kementerian Pendidikan tengah mengerjakan seragam standar untuk siswa di seluruh negeri.
"Kami berharap masalah seragam ini bisa diselesaikan dan diselesaikan secepatnya," singkatnya.
Undang kecaman lembaga-lembaga kemanusiaan
Pembalikan itu mengejutkan banyak orang, mengundang kecaman dan keprihatinan dari lembaga-lembaga kemanusiaan, kelompok hak asasi dan diplomat, pada saat Pemerintahan Taliban sedang mencari pengakuan internasional.
"Saya sangat prihatin dengan keputusan Taliban untuk menutup akses sekolah menengah untuk anak perempuan di Afghanistan. Pendidikan untuk semua, termasuk perempuan dan anak perempuan, sangat penting untuk masa depan Afghanistan," tulis Menlu Retno di akun Twitternya pekan lalu.
"Indonesia akan terus mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya akses pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Indonesia berharap Taliban dapat meninjau kembali keputusan ini," sambung Menlu Retno.
Untuk diketahui, Dewan Keamanan meminta Deborah Lyons, Utusan Khusus PBB untuk Afghanistan, menjalin komunikasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan Afghanistan yang relevan mengenai masalah ini, dan selanjutnya akan melaporkan kembali kemajuannya.
Terkait
