MAKASSAR - Kantor Staf Presiden menjelaskan rapat koordinasi debottlenecking (mengurai masalah) yang dijalankan oleh jajaran pemerintah, kementerian/lembaga terkait dan masyarakat setempat telah mampu mewujudkan percepatan pembangunan jalan akses tol Makassar New Port (MNP) di Sulawesi Selatan.
“Groundbreaking ini terlaksana setelah ada upaya koordinasi yang baik dari jajaran pemerintah dan lembaga terkait. Momentum ini juga didukung penuh oleh masyarakat Kota Makassar yang bekerja sama dengan baik dalam proses pengadaan tanah,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 8 Februari.
Pengadaan lahan sempat jadi kendala
Febry menambahkan target pemerintah terkait pengadaan 2,74 hektare lahan untuk membangun tol sudah akan selesai 100 persen pada akhir Februari 2022.
Seperti yang diketahui, masalah pengadaan lahan sempat menjadi kendala yang menyebabkan keterlambatan dimulainya konstruksi yang mulanya ditargetkan mulai akhir tahun lalu.
Kantor Staf Presiden (KSP) yang memulai proyek strategis nasional ini sudah menjalankan upaya percepatan penyelesaian pengadaan lahan melalui serangkaian rapat koordinasi debottlenecking sejak pertengahan 2021.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Dampingi Jokowi, Erick Thohir Terbang ke Makassar Cek Program Pembangunan Proyek Vital BUMN
21 Februari 2024, 22:34 -
| BERITA
Bupati Lumajang Cak Thoriq Lapor Jokowi karena Bantuan Gempa Belum Turun
21 Oktober 2021, 20:54
3 tahap pembangunan
Febry menambahkan, pembangunan tol sepanjang 3,2 km ini memerlukan waktu sekitar 14 bulan dan ditargetkan selesai pada Juni 2023 lewat 3 tahap pembangunan.
Tahap pertama dilakukan mulai dari arah pelabuhan lama (Jalan Tol Seksi I) menuju MNP. Sementara pembangunan tahap kedua akan dilakukan dari arah Bandara Sultan Hasanudin (Jalan Tol Makassar Seksi IV) menuju ke MNP.
Tahap pertama dan kedua dikerjakan bersamaan, sedangkan pada tahap berikutnya akan dikerjakan tahap ketiga dari MNP menuju ke bandara.
Sementara itu, pembangunan tol yang terletak di Kelurahan Buloa dan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ini akan dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Usaha Jalan Tol. Sedangkan Pembebasan lahan untuk proyek ini dilaksanakan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
“Jalan tol yang akan dibangun ini akan memenuhi kriteria-kriteria desain yang sudah dipersyaratkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menerapkan ruang bebas (clear zone) dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna jalan," imbuh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.
Terkait
