Sebanyak 16 Korban Erupsi Gunung Semeru Dirawat di RSUD Pasirian, Sejumlah 6 Orang Mendapat Luka Bakar di Atas 80 Persen
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau korban erupsi Gunung Semeru

Bagikan:

MAKASSAR - Sejumlah 16 korban erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, saat ini mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian.

"Bahkan, ada korban yang alami luka bakar sampai 80 persen. Karena itu, ini sedang kami perhatikan secara khusus untuk korban-korban ini yang terbakar," jelas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melalui siaran pers yang diterima Antara, di Jakarta, Senin, 6 Desember. 

Menurut Muhadjir, korban luka bakar 80 persen yang diklasifikasikan sebagai pasien kritis di RSUD Pasirian berjumlah enam orang. Pemerintah sedang fokus menyelamatkan korban letusan Gunung Semeru.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, setiap ada bencana seperti ini yang diprioritaskan adalah keselamatan korban, terutama mereka yang cedera, yang kesakitan itu harus betul-betul mendapatkan perawatan maksimal," katanya.

Muhadjir menjelaskan korban cedera karena letusan Gunung Semeru di RSUD Pasirian tidak hanya disebabkan oleh luka bakar parah, ada pula korban cedera karena tertimpa reruntuhan bangunan.

Koordinasi dengan Kemenkes sudah dilakukan

Menko PMK telah lakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan bantuan peralatan bagi kebutuhan korban. "Kondisi luka bakar separah itu, korban tidak bisa dibawa ke RS yang representatif dan lokasinya cukup jauh," katanya.

Kemenkes diminta mengutus dokter spesialis dan dokter subspesialis untuk menangani korban dari kalangan bedah plastik dan perawat yang memiliki pengalaman lebih dalam merawat pasien luka bakar.

"Tadi saya sudah meminta Pak Menkes untuk segera mengirimkan bantuan-bantuan itu," katanya.

Menko Muhadjir menyebutkan pemerintah juga menangani korban pengungsi dengan maksimal dengan menyediakan tempat pengungsian yang layak, kebutuhan logistik dan dapur umum sudah dibuka oleh BNPB bersama Kemensos, dan pemerintah daerah.

"Untuk mereka yang masih yang ditampung di kantor kelurahan, itu saya minta dipindahkan ke sekolah. Karena kalau di sekolah kan lebih tertutup di ruang-ruang kelas," katanya.

Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!