DPD RI Imbau Pemerintah untuk Lindungi Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

MAKASSAR - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memperhatikan, menghormati, dan melindungi kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu 30 Mei.

Pada kunjungan pertama di Provinsi Sulbar, La Nyalla yang juga didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, bersama Anggota DPD RI asal Sulbar yakni Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru serta anggota DPD RI asal NTB Evi Apita Maya berkunjung ke Rumah Adat Mamuju atau Kerajaan Maradika.

Rombongan Ketua DPD RI tersebut disambut langsung Raja Maradika Bau Akram Maksum Dai, Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi, Sekjen Majelis Adat Kerajaan Nusantara RA Yani beserta para pemangku lembaga adat kerajaan yang disambut dengan Tarian Pomanna.

"Negara mengakui, menghormati dan memberikan tempat yang khusus bagi keberadaan kerajaan Nusantara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," kata La Nyalla.

Tidak terpisahkan dari NKRI

Kerajaan-kerajaan di Nusantara, menurut LaNyalla, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Senator asal Jawa Timur ini, juga menyebut kerajaan mampu menghadirkan nilai-nilai adiluhung serta adab sebagai kearifan lokal.

DPD RI, katanya pula, berencana menggelar pertemuan raja dan sultan se-Nusantara di Jakarta.

"Pertemuan ini akan menjadi sarana menyuarakan kepentingan dan eksistensi kerajaan Nusantara. Selain itu, juga sebagai penguat dan pengikat nilai kebudayaan dan sejarah kelahiran Indonesia," kata La Nyalla pula.

"Kami berharap mendapat banyak aspirasi untuk memperkuat peran kerajaan Nusantara, sekaligus mempertegas peran DPD RI sebagai wakil daerah yang memiliki tugas untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional," katanya lagi.

Raja Mamuju Bau Akram Maksum Dai berharap Ketua DPD RI mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan bangunan cagar budaya dan eksistensi kerajaan yang ada di Nusantara.

Pada kesempatan itu, Raja Mamuju memberikan cenderamata berupa keris dan sertifikat tamu kerajaan.

Sedangkan Bupati Mamuju Siti Sutinah Suhardi menitipkan proposal pembangunan pengairan kepada Ketua DPD RI.

"Kami meminta bantuan Ketua DPD RI agar pembangunan pengairan di Mamuju segera mendapatkan rekomendasi Kementerian PUPR," ujar Siti Sutinah Suhardi. 

Ikuti info dan berita lainnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!