Hindari Kemungkinan Penutupan Operasi, Anggaran Pasukan Perdamaian PBB Disepakati 6 Miliar Dolar AS

MAKASSAR - Pada Selasa, 29 Juni, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati anggaran sekitar 6 miliar dolar untuk 12 misi pasukan penjaga perdamaian badan dunia itu untuk tahun depan. Menurut para diplomat, hal tersebut bertujuan untuk menghindari kemungkinan penutupan operasi.

Komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menyetujui anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun ini hingga 30 Juni 2022. Anggaran tersebut akan secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum pada hari Rabu ini waktu setempat.

Sebelumnya, pejabat tinggi PBB mengatakan pada Hari Senin lalu, misi penjaga perdamaian PBB, yang sebagian besar berada di Afrika dan Timur Tengah, telah disarankan untuk mulai menempatkan rencana darurat jika anggaran baru tidak diadopsi pada 30 Juni.

Beberapa diplomat mengatakan, perubahan pada prosedur negosiasi, masalah dengan logistik dan pembicaraan alot yang terkait China dengan negara-negara Barat, telah mengancam menunda kesepakatan mengenai anggaran.

"Ketidakmampuan kronis kami untuk menghormati tenggat waktu, menempatkan seluruh arsitektur penjaga perdamaian dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya," diplomat Uni Eropa Thibault Camelli mengatakan kepada komite anggaran pada Hari Selasa, seperti mengutip Reuters Rabu 30 Juni.

"Ke depan, dan untuk negosiasi di masa depan, kami berhutang kepada wanita dan pria di lapangan yang menjalankan mandat penjaga perdamaian untuk menyelesaikan pekerjaan kami tepat waktu," lanjutnya. 

Amerika sebagai Kontributor Terbesar

Sebelumnya, Kepala Strategi Manajemen, Kebijakan dan Kepatuhan PBB Catherine Pollard pada Senin lalu mengatakan, jika tenggat waktu 30 Juni terlewatkan, maka Sekjen PBB Antonio Guterres hanya dapat menghabiskan uang untuk menjaga aset dan memastikan perlindungan staf dan penjaga perdamaian.

Untuk diketahui, Amerika Serikat adalah kontributor terbesar pendanaan anggaran pasukan pemeliharaan perdamaian PBB, dengan kontribusi mencapai 28 persen, diiktui China 15 persen dan Jepang 8,5 persen. 

Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!