Sebut Keputusan Gabung Rusia Merupakan Hak Warga Donbas, Kremlin: Keinginan Rakyat, Bukan di Tangan Kami

MAKASSAR - Penyelenggaraan referendum bagi rakyat di Republik Rakyat Donetsk (DPR), Republik Rakyat Lugansk (LPR), Kherson dan Zaporozhye, harus sebagai keinginan dan kemauan warga di sana dan kondisi tertentu, kata Kremlin.

Pernyataan yang diungkapkan oleh juru bicara Dmitry Peskov tersebut muncul setelah Pemimpin Partai Demokrat Liberal dan Ketua Komite Urusan Internasional Duma Negara, Leonid Slutsky mengatakan, referendum di wilayah DPR, LPR, Kherson dan Zaporozhye kemungkinan akan digelar musim panas ini.

"Bukan Kremlin untuk membuat keputusan tentang (organisasi) referendum. Kami telah berulang kali menyatakan, sepenuhnya terserah orang-orang yang tinggal di wilayah ini untuk memutuskan masa depan mereka," terang Peskov melansir TASS 3 Juni.

"Pertama, itu harus menjadi keinginan rakyat, kedua, kondisi yang tepat harus ditetapkan (untuk menyelenggarakan referendum)," sambung Peskov.

Kedaulatan Republik Rakyat Donetsk

Ditanya oleh seorang koresponden untuk merinci sifat kemungkinan kondisi pada masalah ini, Peskov mengatakan: "Jelas pada saat keamanan tidak sepenuhnya dijamin, mengingat kami melihat serangan terus menerus oleh pasukan Ukraina dan nasionalis yang menargetkan wilayah ini, kami tidak melihat kemungkinan membicarakan itu sekarang."

"Kita perlu memiliki kemauan dan keinginan rakyat, serta mengatur serangkaian kondisi yang diperlukan," tandasnya.

Diketahui, Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia akan mengakui kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada 21 April. Moskow mengakui Republik Donbass sesuai dengan konstitusi DPR dan LPR yang menetapkan batas-batas wilayah Donetsk dan Lugansk pada awal 2014.