MUI Diwacanakan Bubar, PKS Sebut Ada Penunggang Gelap Manfaatkan Isu Pemberantasan Terorisme

MAKASSAR - Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, menyebutkan kehadiran penunggang gelap dalam isu pemberantasan terorisme.

Pasalnya, ada dorongan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) pasca ditangkapnya anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Ahmad Zain An-Najah oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri karena diduga terlibat jaringan terorisme.

“Ada penunggang gelap yang memanfaatkan isu pemberantasan terorisme. Mereka ini menunggangi isu pemberantasan terorisme untuk membubarkan MUI. Jelas kita harus berhati hati menyikapi penunggang gelap seperti ini," ujar Aboe dalam keterangannya, Rabu, 24 November. 

Ketua MKD DPR itu mengimbau masyarakat, dalam menyikapi persoalan tersebut, hendaknya tidak menggunakan logika kebablasan. 

“Jika ada salah satu anggota MUI yang terpapar paham radikalisme, bukan berarti MUI harus dibubarkan. Ini adalah pemikiran yang kebablasan," kata Habib. 

"Sama halnya jika ada oknum kepolisian yang terpapar seperti Sofyan Tsauri atau Bripda Nesti, lantas berpikir akan membubarkan kepolisian. Tentu ini sangat tidak tepat, logikanya sesat dan menyesatkan," lanjutnya.  

Tingkatkan kewaspadaan dan bentengi mental personel

Menurutnya, tidak ada satu institusi pun yang bisa menjamin jajarannya sepenuhnya bebas dari pengaruh radikalisme. Oleh karenanya, kata Habib, yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kewaspadaan dan membentengi mental personel dengan baik. 

"Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan sosialisasi empat pilar kebangsaan. Sehingga akan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kesadaran dalam berbangsa serta bernegara," kata anggota MPR RI dari dapil Kalimantan Selatan tersebut.

Sekjen PKS itu juga mengajak masyarakat untuk mawas diri dan menjaga lingkungannya dari hal yang berpotensi merusak keamanan. 

“Perlindungan paling baik adalah kita mawas diri sejak dari lingkungan. Sehingga jika ada sesuatu yang tidak wajar dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat bisa melaporkannya kepada perangkat desa setempat atau pihak kepolisian terdekat," tukas Habib Aboe Bakar.

Artikel ini pernah tayang sebelumnya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!