SULAWESI SELATAN – Kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar mendapatkan perhatian masyarakat internasional, tidak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
Krisis yang terjadi di Myanmar, membuat Biden dengan tegas mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap negara tersebut.
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," tegas Biden, Senin 1 Februari, dilansir dari Reuters.
BACA JUGA:
Selain itu, Biden juga mengutuk penahanan pemimpin terpilih Myanmar dan perain Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Hal tersebut menurutnya merupakan serangan langsung terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
Krisis Myanmar adalah ujian besar pertama dari janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional (terutama pada pengaruh China).
Pemerintahan dan janji politik Biden berbeda dengan pendekatan 'America First' yang sering dilakukan oleh mantan Presiden Donald Trump.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," terang Biden.
Pemerintahan Biden kemudian dengan cepat melakukan diskusi internal tingkat tinggi, untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” imbuh Biden.
Selain kudeta militer Myanmar, ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
