JAKARTA – Bursa kripto terkemuka nomor empat, KuCoin, mendapat peringatan dari otoritas keuangan Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB). Bank sentral tersebut menuding KuCoin beroperasi tanpa izin di Belanda.
Oleh karena itu, DNB menyebut KuCoin telah memperdagangkan aset digital secara ilegal. DNB juga menuding KuCoin telah melanggar Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Selanjutnya, bank sentral Belanda itu memperingatkan warga negara Belanda untuk menghindari pertukaran aset kripto KuCoin. Berbarengan dengan itu, otoritas keuangan tersebut menegaskan bahwa para konsumen tidak melanggar aturan. DNB merinci peringatan tersebut ditujukan kepada pengguna yang terkait aktivitas terlarang termasuk pelaku pencucian uang.
KuCoin sendiri telah beroperasi di negara tersebut sejak Oktober 2019. Perusahaan perdagangan kripto tersebut menyediakan layanan aset digital di lebih dari 200 negara di dunia.
BACA JUGA:
Sempat Bermasalah dengan Regulator
Pada Juni 2022 lalu, KuCoin juga sempat dijegal Komisi Sekuritas Ontario, Kanada. KuCoin dituding telah melanggar aturan regulator, karena itu Komisi Sekuritas melarang dan menjatuhkan denda sebesar 1,6 juta dolar AS (sekitar Rp25 miliar).
Kembali ke Belanda, KuCoin bukan satu-satunya pertukaran kripto yang bermasalah dengan DNB. Sebelumnya, bursa kripto terbesar di dunia Binance juga mengalami permasalahan serupa. Bank Sentral Belanda menjatuhkan denda sebesar 3,4 juta dolar AS kepada Binance karena beroperasi tanpa izin di negara tersebut.
Kemudian, bangkrutnya FTX memberikan dampak negatif terhadap perusahaan kripto di mana regulator dan bank sentral memperketat aturan kriptonya. Dalam hal itu, Uni Eropa baru-baru ini menyetujui Pasar dalam Peraturan Aset Kripto (MiCA) untuk mengatur industri di antara negara-negara anggotanya.
Aturan tersebut mewajibkan perusahaan kripto untuk mematuhi UU yang sama dengan bank. MiCA diusulkan oleh Senator AS, Elizabeth Warren guna memperketat aturan industri kripto.
