JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 13 April 2019, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menegaskan keran impor beras bisa bunuh petani. Pernyataan itu diungkap karena pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) doyan buka keran impor bahan beras padahal tiada urgensinya.
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi kerap dikritik urusan impor beras. Alih-alih bawa manfaat manfaat besar, impor beras justru bawa banyak mudarat.
Indonesia pernah jadi negari swasembada beras. Namun, usaha sempat terwujud pada era Orde Baru (Orba) saja. Pemerintah di era reformasi justru tak lagi mampu mengembalikan kejayaan swasembada. Produksi dalam negeri dianggap takkan mampu mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia.
Niatan pemerintah mengembalikan kejayaan swasembada beras terus hadir. Perkaranya kebijakan itu tak didukung dengan ajian yang tepat. Pemerintah justru kerap mematahkan semangat kaum tani. Pemerintah kerap membuka kerap impor besar-besaran ketika Indonesia sedang panen raya.
Akibatnya harga beras petani lokal jatuh. Kecaman pun muncul dari mana-mana. Kadang kala antar pejabat pemerintah pun ikut melemparkan kritik. Ambil contoh kala Direktur Bulog, Budi Waseso (Buwas) yang silang pendapat dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukito soal impor beras pada 2018.

Buwas melempar kritik dan tak setuju rencana Kemedag impor beras hingga dua juta ton. Buwas menganggap rencana itu bisa merugikan petani. Ia juga menegaskan Bulog kesulitan mencari tempat baru untuk menyimpan besar impor.
Enggar justru menanggapi kritik Buwas dengan menganggap urusan penyimpanan beras impor bukan urusan Kemendag, tapi Bulog. Semuanya terserah Bulog. Buwas yang banyak menyewa gudang penampungan beras hingga miliaran rupiah tak terima. Ia minta pemerintah stop impor beras.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara.”
“Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan. Jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," ungkap Buwas sebagaimana dikutip laman detik.com, 19 September 2018.
Kritik terkait kebijakan pemerintah doyan impor beras juga didengungkan oleh Prabowo Subianto pada Debat Capres terakhir pada 13 April 2019. Capres nomor urut 02 itu menganggap kebijakan pemerintah impor beras salah arah.
BACA JUGA:
Pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur saja dengan mengabaikan nasib kaum tani. Pemerintah terus saja impor beras padahal stok beras nasional masih terjaga. Kondisi itu membuat kaum tani jadi korban. Impor bisa membunuh kaum tani.
Prabowo meminta supaya pemerintah bukan hanya hadir bagi kaum pengusaha saja. Pemerintah harus hadir melindungi petani. Kondisi itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia.
“Kita harus contoh seperti Republik Rakyat China, yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan. Empat puluh tahun. Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak (baca: Jokowi), ini kesalahan kita semua.”
“Belajar yang baik, harus berani untuk merencanakan pembangunan indsutrialisasi, ciptakan lapangan pekerjaan, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita, itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak, karena ini kesalahan besar, kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab, benar itu pendapat saya,” ujar Prabowo dalam debat sebagaimana dikutip laman detik.com, 13 April 2019.