Ini Pokok-Pokok Realisasi APBN Semester I 2021 yang Dipaparkan Sri Mulyani di Depan Banggar DPR
Ilustrasi (Foto: Dok. Kemenkeu)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pokok-Pokok Realisasi Semester I APBN 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dalam laporannya, Menkeu menyebut bahwa secara umum kondisi APBN menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan semakin membaik.

“Ini bisa dilihat dari pendapatan negara tumbuh positif didukung dengan meningkatnya pertumbuhan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kepabeanan dan cukai,” ujarnya secara daring, Senin, 12 Juli.

Secara terperinci, penerimaan perpajakan mencapai Rp680 triliun atau tumbuh 8,8 persen dari realisasi semester I 2020.

Tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp557,8 triliun atau tumbuh positif 4,9 persen didorong pemulihan aktivitas ekonomi dan peningkatan harga komoditas yang mendorong aktivitas produksi, konsumsi serta aktivitas perdagangan internasional.

Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp122,2 triliun atau tumbuh 31,1 persen utamanya dari limpahan pelunasan pita cukai 2020 dan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Selain itu karena pertumbuhan dari bea masuk maupun bea keluar.

Sedangkan, realisasi PNBP mencapai Rp206,9 Triliun atau 69,4 persen dari target APBN 2021 yang ditopang oleh peningkatan realisasi sumber daya alam nonmigas dan badan layanan umum.

“Jadi ini menunjukkan bahwa ekonomi sudah menggeliat dan rebound-nya cukup bagus dari minus 9,4 persen ke 8,8 persen,” tutur dia.

Adapun dari sisi belanja, APBN diklaim menjadi instrumen yang luar biasa dalam mendorong pemulihan ekonomi dengan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp796,3 Triliun atau tumbuh 19,1 persen dari semester I 2020.

“Pertumbuhan belanja pusat pengaruhi oleh program pelaksanaan PEN 2021 yang dilakukan sejak awal tahun,” jelas imbuhnya.

Kemudian, untuk realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa semester I mencapai Rp373,9 triliun atau 47 persen dari pagu APBN 2021. Penyaluran ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran.

“Selain sisi penerimaan dan belanja, kondisi defisit APBN masih terjaga. Kebijakan countercyclical melalui pembiayaan anggaran dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian, dengan perluasan berbagai program stimulus fiskal dalam menjaga kesehatan masyarakat dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional,” tutup Sri Mulyani.