Porsi Kredit UMKM RI Masih Rendah, Menteri Teten Bandingkan dengan Negara Tetangga

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa porsi kredit perbankan yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional masih tergolong rendah. Pasalnya, saat ini pemberian kredit ke sektor UMKM hanya berkisar di angka 18 persen hingga 20 persen.

“Kita relatif paling rendah, misalnya Singapura sudah 39 persen porsi kredit untuk UMKM mereka. Lalu, Malaysia sebesar 50 persen, Thailand di atas 50 persen, dan Korea Selatan 81 persen,” ujarnya dalam webinar Membangun Ekosistem Dan Akses Keuangan Bagi UMKM, Kamis, 6 Mei.

Untuk itu, Teten menyambut baik inisiasi Presiden Joko Widodo yang mendorong perbankan untuk bisa meraih menyalurkan kredit sebesar 30 persen hingga 2024 mendatang guna memajukan dunia usaha skala menengah kecil.

“Jadi kita perlu untuk memperkuat akses pembiayaan supaya UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang, mengembangkan kapasitas bisnisnya, memperkuat daya saing produksi, sehingga mereka bisa naik kelas dan lebih berkontribusi pada struktur ekonomi nasional,” tuturnya.

Teten menambahkan, untuk bisa meraih target itu kini pemerintah kemudian menaikkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) dari maksimal Rp500 juta menjadi Rp20 miliar.

“Untuk skema dan implementasinya masih kita bahas dan diharapkan bisa segera selesai,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan beberapa penyesuaian terhadap skema penyaluran kredit kepada UMKM.

Beberapa diantaranya adalah KUR tanpa jaminan yang selama ini batasannya di bawah Rp50 juta kemudian ditingkatkan menjadi Rp100 juta.

Untuk diketahui, realisasi KUR pada sepanjang 2020 telah berhasil menembus target 104 persen dengan nilai tidak kurang dari Rp198,53 triliun.

Adapun,  pada 2021 nilai penyaluran KUR ditarget bisa menembus Rp253 triliun. Jumlah itu meningkat dari proyeksi sebelumnya yang sebesar Rp220 triliun.