JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membantu percepatan program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga. Sehingga, bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra mengatakan BBM Satu Harga merupakan program Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal agar lebih maju dan berkembang.
Adapun program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga ini telah dilaksanakan Pemerintah sejak 2017 silam.
“Jadi, ada hak saudara-saudara kita di daerah tersebut untuk menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya kita harapkan hal ini bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu, 5 Mei.
Sesuai rencana, ditargetkan hingga tahun 2024 dapat terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Hingga saat ini, telah beroperasi 523 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia yaitu Sumatera 83 penyalur, Kalimantan 111 penyalur, Maluku dan Papua 179 penyalur, Nusa Tenggara dan Maluku 94 penyalur, Sulawesi 51 penyalur, Bali 2 penyalur, serta Jawa dan Madura 3 penyalur.
Pria yang kerap dipanggil Tiko ini mengatakan untuk tahun 2024 ditargetkan terbangun 71 penyalur BBM Satu Harga dan saat ini sudah terbangun 11 penyalur. Sementara sisa 60 penyalur lainnya masih harus diselesaikan.
Dari 60 lokasi penyalur tersebut, sambung Tiko, masih ada 27 lokasi yang terdiri dari 18 lokasi sudah memiliki mitra tapi belum mendaftar, dan 9 lokasi belum ada mitra.
“Kita tentu memiliki semangat yang sama agar program ini dapat diselesaikan sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mencari mitra yang akan membangun penyalur BBM Satu Harga,” ungkapnya seraya menambahkan untuk wilayah Nusa Tenggara, diharapkan tahun ini dapat terbangun 10 penyalur BBM Satu Harga.
Untuk mempercepat pembangunan, diharapkan Pemda dapat membantu mempermudah perizinan jika ada kondisi tertentu harus memindahkan lokasi penyalur ke wilayah kabupaten atau kecamatan yang menarik bagi mitra secara keekonomian.
BACA JUGA:
Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman juga menyoroti faktor keekonomian yang menarik bagi mitra. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di wilayah lainnya, Pemda dapat berkontribusi dengan memindahkan atau mencarikan lokasi penyalur yang bernilai ekonomis bagi mitra.
Upaya lainnya adalah menawarkan kepada putra daerah untuk dapat menjadi mitra penyalur BBM Satu Harga demi memajukan daerahnya. Selain itu, mengajak Hiswana Migas yang mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) eksisting di daerah sekitar lokasi penyalur BBM Satu Harga, agar menjadi calon mitra.
“Hiswana Migas yang mungkin memiliki beberapa SPBU di sekitar lokasi BBM Satu Harga bisa diajak untuk berkontribusi untuk daerah tersebut. Bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujar Saleh.
Lebih lanjut, Saleh meminta agar penyalur BBM Satu Harga harus dipastikan mendapat alokasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sesuai dengan kebutuhan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.
