JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan beroperasinya kereta Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) dalam sebuah seremoni di Stasiun Cawang, Jakarta Timur, Senin, 28 Agustus.
Dalam sambutannya, Kepala Negara mengungkapkan, fasilitas publik terbaru ini akan berperan dalam mengurangi kemacetan serta polusi di wilayah ibu kota maupun daerah sekitarnya.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi," kata Presiden pada Senin, 28 Agustus.
Redaksi mencatat jika anggaran yang dihabiskan untuk membangun LRT Jabodebek adalah sebesar Rp32,6 triliun.
Namun, tahukah pembaca bahwa salah satu faktor yang paling krusial dalam mewujudkan hal tersebut adalah pengadaan lahan.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyatakan jika total pendanaan/pembebasan lahan untuk LRT Jabodebek mencapai Rp1.315 miliar alias Rp1,31 triliun.
Angka ini disampaikan langsung Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara ketika ditemui di kantornya di Jakarta.
“LRT Jabodebek kita yang bayar tanahnya sebesar Rp1,3 triliun,” ujar dia kepada wartawan, Senin, 28 Agustus.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Sebelum Diresmikan, Jokowi Bakal Uji Coba Kereta Cepat 8 September 2023
28 Agustus 2023, 22:12 -
| EKONOMI
LRT Jabodebek Diresmikan, Menhub Budi: Sebentar Lagi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
28 Agustus 2023, 15:04
Qoswara menjelaskan, LMAN menjadi ujung tombak dalam pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk didalamnya adalah LRT.
Adapun total dana yang sudah digelontorkan APBN untuk pengadaan tanah di PSN mencapai Rp10,3 triliun per Agustus 2023.
“Dari pembangunan infrastruktur PSN tercatat membukukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil kinerjanya senilai Rp2,19 triliun,” kata dia.
Terkait
