Putus Penyebaran Varian Delta, Presiden Biden Gelontorkan 350 Miliar Dolar untuk Warga yang Baru Divaksin COVID-19
Presiden Joe Biden saat meninjau sentra vaksinasi COVID-19. (Wikimedia Commons/Official White House Photo)

Bagikan:

JAKARTA - Lonjakan kasus infeksi COVID-19 akibat varian Delta, mendorong Presiden Joe Biden mengambil sejumlah langkah cepat penanganan, dengan berupaya menggenjot program vaksinasi dan pemakaian masker.

Kemarin, Presiden Biden mendesak pemerintah dearah untuk memberikan imbalan kepada masyarakat yang mau menerima vaksin COVID-19, menetapkan aturan yang mewajibkan pekerja federal untuk memberikan bukti vaksinasi atau menghadapi pengujian rutin, serta wajib mengenakan masker dan dikenai pembatasan perjalanan.

Langkah-langkah itu adalah upaya terbaru Presiden Biden untuk memacu orang Amerika yang enggan divaksinasi ketika, varian Delta dari virus corona melonjak secara nasional, menginfeksi orang yang tidak divaksinasi.

Sentimen anti-vaksin, misinformasi dan perpecahan politik membuat program vaksinasi AS tertinggal dibanding negara-negara maju lainnya, kendati memiliki stok vaksin COVID-19 gratis yang berlimpah.

Keputusan Biden untuk meminta jutaan pekerja federal dan kontraktor untuk menunjukkan bukti vaksinasi, adalah penyimpangan dari penentangan sebelumnya terhadap apa yang disebut paspor vaksin. Ini menunjukkan Gedung Putih mengambil sikap lebih keras terhadap keadaan dalam kendali Presiden Biden saat virus menyebar.

"Saat ini terlalu banyak orang yang sekarat atau menyaksikan seseorang yang mereka cintai," terang Presiden Biden kepada wartawan di Gedung Putih, mengutip Reuters Jumat 30 Juli.

"Dengan kebebasan datang tanggung jawab. Jadi tolong lakukan penilaian yang bertanggung jawab. Dapatkan vaksinasi untuk diri sendiri, orang yang Anda cintai, untuk negara Anda," harap Presiden Biden.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), sekitar 163,8 juta orang di Amerika Serikat divaksinasi penuh dari populasi sekitar 330 juta. Pegawai pemerintah yang tidak menunjukkan bukti mereka telah divaksinasi, akan menjalani tes COVID-19 mingguan atau dua kali seminggu dan pembatasan perjalanan dinas.

Amerika Serikat memiliki sekitar 2,18 juta pegawai sipil dan 570.000 pekerja Layanan Pos AS (USPS) lainnya, menurut data tahun 2020. Pemerintah AS mempekerjakan 3,7 juta karyawan kontrak pada 2017, sebuah studi Universitas New York menemukan. Pekerja pos tidak terpengaruh oleh aturan baru.

Selain itu, Presiden Biden juga mengarahkan Departemen Pertahanan untuk melihat bagaimana dan kapan akan mengharuskan anggota militer untuk mengambil vaksin.

Sementara itu, pemerintah negara bagian, lokal dan teritorial AS akan mendapatkan 350 miliar dolar AS dalam bantuan virus corona, untuk memberikan pembayaran 100 dolar AS untuk setiap orang Amerika yang baru divaksinasi.

"Saya tahu membayar orang untuk divaksinasi mungkin terdengar tidak adil, bagi orang yang sudah divaksinasi. Tapi inilah kesepakatannya, jika insentif membantu kita mengalahkan virus ini, saya yakin kita harus menggunakannya," terang Presiden Biden.

Strategi pandemi Presiden Biden mendapat sorotan ketika varian Delta menyebar dan banyak orang Amerika menolak untuk menggunakan vaksin. Wabah yang meningkat dapat berdampak pada pemulihan ekonomi AS yang sedang berlangsung.

Masalah lainnya adalah bagaimana lonjakan infeksi mempengaruhi upaya untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah pada musim gugur.

"Kita bisa dan kita harus membuka sekolah musim gugur ini, penuh waktu. Kita tidak bisa keluar dari kelas selama satu tahun lagi," tegas Presiden Biden.

Selain itu, Presiden Biden juga mendesak distrik sekolah untuk mengadakan setidaknya satu 'klinik vaksinasi pop-up' dalam beberapa minggu mendatang, untuk membuat anak-anak berusia 12 tahun ke atas divaksinasi.