JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan keputusan perpanjang atau tidaknya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam waktu dekat.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni mengingatkan bahwa sebelum memperpanjang kebijakan tersebut, Pemerintah harus memastikan bahwa evaluasi sudah dilakukan secara menyeluruh.
Mulai dari berbagai aspek agar setiap kebijakan senantiasa memiliki manfaat bagi masyarakat.
"Jika PPKM akan diperpanjang, harus dievaluasi secara mendalam. Tidak hanya penanganan COVID-19, pemerintah juga harus siap menjamin kebutuhan masyarakat selama masa PPKM," ujar Lisda, Senin, 19 Juli.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Muncul Konflik Sosial, Mufti Anam Usulkan PPKM Darurat Tak Diperpanjang
18 Juli 2021, 18:59 -
| BERITA
Meski Berstatus Tersangka, Polri Putuskan Tak Tahan Dokter dr Lois Owien
13 Juli 2021, 12:19
Menurutnya, selama pemerintah menjamin kebutuhan pokok sehari-hari, masyarakat akan patuh dengan peraturan PPKM Darurat tersebut. Sebab, kata Lisda, dampak dari kebijakan ini sangat terasa langsung bagi masyarakat.
Bahkan, sambungnya, tidak hanya masyarakat miskin, namun juga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian akibat pandemi.
"Seperti yang terjadi di negara lain. PPKM berhasil karena ada jaminan dari pemerintah untuk masyarakatnya," kata politikus NasDem itu.
Karena itu, Lisda menilai masyarakat sudah seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk bisa tetap bertahan hidup di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.
“Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak, bahkan untuk makan saja mereka sulit," demikian Lisda.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
Terkait
