Dedi Mulyadi: Pengelolaan Keuangan Harus Dipertanggungjawabkan, Nanti di Akhirat Ditanya

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyinggung soal pengelolaan keuangan daerah di hadapan ribuan jamaah Salat Idulfitri 1446 Hijriah di Lapangan Gasibu, Bandung.

Dalam pidatonya di hadapan para jamaah, Dedi menyampaikan permohonan maaf apabila Pemprov Jabar selama ini masih belum dapat melakukan seluruh kewajibannya.

Karenanya, Dedi  ingin membangun rasa empati bersama rakyat lewat tindakan nyata, sehingga Dedi meminta seluruh aparat negara mempunyai kesadaran kolektif di mana mereka berkewajiban memberikan rasa aman, bahagia, dan sejahtera pada masyarakat.

"Itulah mengapa saat ini perlu adanya pengelolaan keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena nantinya di akhirat juga ditanya," ujar dia dilansir ANTARA, Senin, 31 Maret.

Kegagalan seorang gubernur itu, kata Dedi, jika masih ada pengemis di perempatan jalan, anak yatim yang tak bersekolah, orang miskin yang rumahnya mau roboh, hingga ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emok  atau pinjaman online.

Dedi lantas mengajak seluruh penyelenggara negara baik bupati/wali kota, kepala desa, dan lurah memiliki kesadaran. Pasalnya, kata Dedi, keislaman pemimpin terlihat dari senyumnya rakyat.

"Mari jadikan 1 Syawal ini sebagai kesadaran kolektif ritual dan spiritual," ujarnya.

Ditemui selepas salat Id, Dedi menceritakan di era Rasulullah SAW keuangan negara bersumber dari zakat yang dikelola melalui Baitul Mal dengan esensi di dalamnya membangun kesetaraan bagi kaum dhuafa agar setara dengan orang-orang kaya termasuk membebaskan budak belian.

"Budak belian itu kan buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan hari tuanya. Ini enggak boleh lagi ada, di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak buruh," ucapnya.

Di Indonesia sendiri, lanjut Dedi ada berbagai macam pungutan seperti retribusi, pajak tahunan, kemudian umat Islam ada kewajiban untuk membayar zakat bagi yang mampu, lalu infak dan shadaqah, namun ternyata banyak yang belum sejahtera, sehingga mengindikasikan ada pengelolaan keuangan yang belum optimal.

"Makanya saya menyoroti pengelolaan keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyinggung Pergub pergeseran anggaran, mulai dari membelanjakan anggaran pada hal yang berkontribusi ke investasi SDM, infrastruktur, dan fiskal, seperti kata orang Sunda harus 'Heureut Meuteun' yang artinya harus pandai-pandai berinvestasi," ujarnya.