Megawati Larang Retret, Golkar Buka Suara untuk Kepala Daerah yang Diusung Bersama PDIP

JAKARTA- Partai Golkar mewajibkan kadernya yang dilantik sebagai kepala daerah untuk mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Golkar juga mengimbau kepala daerah yang diusung partai beringin untuk ikut serta dalam kegiatan yang berlangsung pada 21-28 Februari itu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham merespons surat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah kader PDIP menunda ikut dalam acara retret di Magelang, sebagai sikap usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Idrus mengatakan, Partai Golkar menghormati sikap dan pandangan PDIP yang melarang kadernya ikutserta dalam kegiatan retret kepala daerah di Magelang. Golkar, kata dia, tidak ingin ikut campur masalah internal partai yang ada di Republik ini.

Akan tetapi, menurut Idrus, instruksi Ketum PDIP menjadi halangan bagi kepala daerah yang juga diusung partai Golkar bersama PDIP. Sehingga Golkar juga perlu menyampaikan sikap atas persoalan tersebut.

"Tentu kita saling menghormati. Tetapi dalam realitas politik ternyata ada beberapa daerah baik di provinsi, kabupaten/kota, di mana partai Golkar berkoalisi sebutlah dengan teman teman dari PDIP salah satu diantaranya kota Tangerang, walikotanya dari partai Golkar dan wakilnya dari PDIP dan juga banyak dari daerah mempertanyakan karena bocor secara terpublikasi meraka mempertanyakan bagaimana kami kami ini," ujar Idrus Marham dalam konferensi di Jakarta, Jumat, 21 Februari.

"Karena itu, ijinkan kami menyampaikan sikap pandangan secara tegas dari partai Golkar dalam merespons pertanyaan dari kader Golkar atau kepala daerah terpilih yang diusung bersama sama," sambungnya.

Idrus menyatakan, program retret kepala daerah adalah program yang sangat fungsional dalam rangka untuk membangun profesionalitas, memberikan semangat, dan wawasan.

"Bagi Golkar, itu semacam orientasi kerja bagi para kepala daerah sebelum memulai tugas yang akan diberikan. Semacam pembekalan, modal, orientasi kerja. Karena kita tidak bisa menutup mata orang yang ikut Pilkada kemarin tentu di bidang pemerintahan banyak yang belum memahami, misal penganggaran dsb maka perlu orientasi oleh Mendagri," kata mantan Menteri Sosial itu.

Idrus mengingatkan sistem pemerintahan Indonesia adalah presidential di mana pusat komando berada di tangan presiden yang berorientasi kepada rakyat.

"Oleh karena itu, DPP Golkar memerintahkan kepada seluruh kader kadernya wajib mengikuti acara retret ini. Kalau di agama wajib itu ada konsekuensi bagi kader Golkar," tegas Idrus Marham.

"Demikian juga kepada saudara-saudara yang terpilih baik gubernur bupati dan walikota di mana partai Golkar mengusung walaupun bukan kader kita juga tetap mengimbau dan mengingatkan kepada mereka bahwa retret ini adalah program pemerintah yang sangat baik, yang sangat fungsional, efektif untuk membantu kepala-kepala daerah melaksanakan tugasnya," pungkasnya.