Ini Dia Alur Penjualan Senjata Api dari Oknum Polisi ke Perantara KKB Papua

AMBON - Polisi menyebut oknum polisi berinisial SHP alias P yang menjual senjata rakitan laras panjang kepada warga berinisial WT alias J untuk mendapatkan keuntungan pribadi. WT alias J menjual lagi senpi ini ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan, ternyata S sudah dua kali melakukan penjualan senjata api rakitan kepada WT alias J yang tertangkap di Polres Bintuni (Papua Barat) pekan lalu," kata Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Maluku, Kombes Leo SN Simatupang, dikutip Antara, Selasa, 23 Februari.

Untuk mengungkap kasus ini, sudah dibentuk tim gabungan yang melibatkan Polri dan TNI-AD khususnya Denpom ditambah Densus 88 Anti Teror.

Menurut Kapolresta, tersangka S mengaku tidak tahu kalau senjata tersebut akhirnya dijual WT alias J lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Barat.

"Dia membeli senpi rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp20 juta," jelas Kombes Leo.

Untuk kepemilikan senpi laras pendek jenis revolver yang ada di tangan tersangka juga merupakan milik anggota Polri berinisial MRA bertugas di Polresta Pulau Ambon.

Leo mengungkapkan senjata ini didapat dari seseorang yang sampai saat ini masih dalam pengembangan penyelidikan polisi.

MRA menyerahkan pistol revolver kepada seorang warga sipil berinisial SN kemudian diserahkan kepada tersangka J dan tujuh butir peluru yang berasal dari tersangka I yang juga sudah diserahkan kepada J.

Beberapa alat bukti lain yang disita polisi untuk memperkuat pengungkapan kasus ini adalah satu unit sepeda motor dan dua unit telepon genggam yang dipakai para pelaku, buku tabungan dan kartu ATM sebuah bank yang dipakai untuk bertransaksi.

Leo mengatakan sudah enam orang yang telah ditangkap, di mana dua di antaranya merupakan anggota Polri dan sisanya adalah warga sipil, sementara satu oknum anggota TNI-AD sudah diamankan Pomdam XVI/Pattimura.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara.

Kabid Propam Polda Maluku Kombes Mohamad Syaripudin mengatakan dua oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam perkara ini terancam dipecat karena telah melanggar kode etik.

Perkara ini akan diteruskan sampai ke jaksa dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Ambon dan untuk dua oknum anggota Polri terancam dipecat dari kedinasannya.