JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum (Kemenkumham) mencegah tersangka kasus gratifikasi serta pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima, NTB. Dia dipastikan tak bisa berpergian ke luar negeri.
"Betul dilakukan cegah agar tidak berpergian ke luar negeri," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Agustus.
Pencegahan dilakukan selama enam bulan. Tujuannya, untuk memperlancar penyidikan kasus yang berjalan.
"Suratnya sudah diajukan ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham terhadap satu orang," tegas Ali.
Ali menerangkan pencegahan ini berlaku enam bulan hingga enam bulan ke depan sejak Agustus. "Dan itupun dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ungkapnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Jenazah Aktivis Sosial Michele Korban KKB akan Dievakuasi ke Jayapura
31 Agustus 2023, 18:42 -
| BERITA
Kemlu: 708 WNI di Gabon dalam Kondisi Aman dan Tenang Pascakudeta Militer
31 Agustus 2023, 17:56 -
| BERITA
Usai Direvitalisasi 3 Bulan, Halte Transjakarta Bundaran Senayan Dibuka Kembali
31 Agustus 2023, 17:32 -
| BERITA
Wapres: Jika Pilkada Maju Jaraknya Jangan Terlalu Jauh Setelah Pilpres
31 Agustus 2023, 17:20 -
| BERITA
Jokowi Belum Terpikir Perppu Pilkada: Urgensinya Apa Perlu Dipertimbangkan Mendalam
31 Agustus 2023, 15:07 -
| BERITA
Wapres Anggap Larangan Haji Lebih dari Sekali Ide Bagus, Tapi Masih Harus Didebatkan
31 Agustus 2023, 14:53
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menggeledah kantor M. Lutfi pada Selasa, 29 Agustus. Penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemkot Bima.
KPK belum memerinci para tersangka di kasus ini. Pencarian barang bukti masih terus dilakukan dengan melakukan penggeledahan.
Hanya saja, informasi beredar salah satu yang terjerat dalam kasus korupsi ini adalah Wali Kota Bima M. Lutfi. Dugaan tersebut muncul setelah komisi antirasuah melakukan penyidikan baru.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
