Menhan Austin Sebut AS Tidak Berniat Bangun Pangkalan Militer Permanen di PNG Meski Ada Perjanjian Pertahanan

JAKARTA - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan pada Hari Kamis dalam kunjungannya ke Papua Nugini (PNG), Washington tidak berniat membangun pangkalan militer permanen di negara itu meski ada perjanjian pertahanan baru.

PNG dan AS menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan pada Bulan Mei lalu, menetapkan kerangka kerja bagi Washington untuk memperbarui pelabuhan dan bandara PNG untuk penggunaan militer dan sipil

Teks perjanjian tersebut menunjukkan perjanjian itu memungkinkan penempatan pasukan dan peralatan AS di PNG, mencakup pangkalan angkatan laut Lombrum yang sedang dikembangkan oleh Australia dan Amerika Serikat.

Menhan Austin bertemu dengan Perdana Menteri PNG James Marape dalam sebuah kunjungan untuk membahas hubungan pertahanan yang lebih dalam.

"Saya hanya ingin memperjelas, kami tidak mencari pangkalan permanen di PNG," kata Menhan Austin dalam konferensi pers di ibu kota PNG, Port Moresby, melansir Reuters 27 Juli.

Lebih jauh dikatakan olehnya, kedua negara memperdalam hubungan pertahanan yang sudah ada, memodernisasi kekuatan pertahanan PNG dan meningkatkan interoperabilitas.

"Tujuan kami adalah untuk memastikan bahwa kami memperkuat kemampuan PNG untuk mempertahankan diri dan melindungi kepentingannya," terang Menhan Austin.

Dalam cuitannya di Twitter, Menhan Austin mengatakan merasa terhormat menjadi Menteri Pertahanan pertama AS yang mengunjungi Papua Nugini.

"Saya sangat bangga dengan kemajuan yang telah kita capai bersama untuk memperdalam hubungan pertahanan, menyambut kolaborasi bilateral di masa depan," cuitnya.

Diketahui, Amerika Serikat dan sekutunya berusaha untuk mencegah negara-negara kepulauan Pasifik membentuk hubungan keamanan dengan China, sebuah kekhawatiran yang meningkat di tengah ketegangan atas Taiwan dan setelah Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.

Sementara itu, Parlemen PNG belum meratifikasi kesepakatan itu, yang telah dipertanyakan oleh beberapa politisi partai oposisi yang khawatir akan mengecewakan mitra dagang utama China. PM Marape sendiri mengatakan pemerintahannya mengutamakan diplomasi.