JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020. Rencananya, Kartu Prakerja tersebut akan dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
"Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," katanya di Jakarta, Selasa 18 Februari.
Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di provinsi Jawa Barat. Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.
Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Prakerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Perkembangannya cepat, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar," katanya.
Ia menambahkan implementasi Kartu Prakerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan peraturan presiden.
"Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan," imbuhnya.
Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Prakerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.
Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Prakerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020.
BACA JUGA:
-
| BERITA
RUU Cipta Kerja yang Dinilai Kesampingkan Hak-hak Pekerja Perempuan
16 Februari 2020, 15:37
Pemerintah menyiapkan sekitar 60 jenis pelatihan bagi peserta program Kartu Prakerja untuk mendukung peningkatan keahlian dan keterampilan pencari kerja.
Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari menjelaskan pelatihan itu mulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner. "IT (Teknologi Informasi) paling banyak dibutuhkan di Jakarta," katanya.
Selain jenis pelatihan tersebut, juga ada fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga pengemudi truk.
Menurut dia, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang dan angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dia menjelaskan dari tujuh juta pengangguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun. Sedangkan angkatan kerja, lanjut dia, dari 2,8 juta orang per tahun itu 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan.
"Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma," katanya.
