MAMUJU - Kemiskinan ekstrim di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 2,94 persen sehingga rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2024 diarahkan untuk mengatasi permasalahan itu.
"Masalah pembangunan di Sulbar di antaranya adalah kemiskinan ekstrim yang mencapai 2,94 persen atau sekitar 41,406 orang," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris Dp di Mamuju, Sabtu.
Dikatakan, masalah pembangunan lainnya adalah persentase penduduk miskin di Sulbar tahun 2022 juga masih tinggi mencapai 11,92 persen atau 169,26 ribu orang.
Selain itu, berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Sulbar mencapai 33,8 persen pada 2021.
"Angka stunting di Sulbar tersebut meningkat mencapai 35 persen pada 2022 atau mengalami peningkatan 1,2 persen," katanya dikutip ANTARA, Sabtu, 8 April.
Menurut dia, permasalahan pembangunan itu akan diatasi melalui program RKPD pemerintah Sulbar pada 2024 mendatang.
Ia menyatakan, Pemerintah Sulbar mengusulkan agar seluruh pemerintah kabupaten di Sulbar menyusun RKPD yang berkualitas untuk mengatasi masalah pembangunan di daerah tersebut. Dalam hal ini, RKPD dari kedua pihak harus mengikuti program kebijakan pembangunan nasional dan arahan Presiden RI untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan angka stunting di Sulbar.
"RKPD 2024 harus mampu menjadi solusi permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang saat ini tengah berkembang, perencanaan pembangunan berbasis pada data yang valid harus dioptimalkan, untuk efektifitas pencapaian pembangunan tepat sasaran," jelasnya.
BACA JUGA:
Pemerintah daerah harus fokus dalam penyediaan dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakat, khususnya pada bidang urusan pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #gempa bumi #mahkamah konstitusi #palestina #timnas indonesiaPopuler
Terkait
