Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya sinergitas antarkementerian / lembaga di laut agar kegiatan perikanan berjalan lancar. Sebab, kata dia, masih ada keluhan soal tumpang tindih dalam pemeriksaan dan penindakan kapal nelayan oleh aparat di laut, yang justru bisa menghambat sektor perikanan dan kegiatan nelayan.
"Penegakan aturan memang harus jalan. Tapi jangan kemudian aparat di laut melakukan langkah-langkah sejenis dengan pemeriksaan dan penindakan secara berulang-ulang. Jangan persulit nelayan kita. Mereka sudah pusing dengan harga solar jangan ditambah lagi bebannya," tegas Moeldoko pada rapat koordinasi terkait penindakan kapal nelayan di laut, Rabu 7 Sepetember.
Sebagai informasi, rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini, serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin.
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti audensi Front Nelayan Bersatu pada Juli lalu. Di mana nelayan mengeluhkan adanya pemeriksaan secara tumpang tindih oleh kementerian/lembaga di laut. Selain itu, nelayan juga menyampaikan masih banyak kapal ikan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Moeldoko menilai, untuk membangun sinergitas antarkementerian / lembaga di laut harus ada sebuah sistem informasi terpadu yang terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam penanganan keamanan laut. Dengan demikian penindakan kapal nelayan di laut dapat ditangani secara tepat dan terukur, serta sumber daya alam tetap terjaga dari nelayan asing.
Nelayan Sejahtera
Panglima TNI 2013-2015 ini mengingatkan, bahwa nelayan merupakan stakeholder utama dalam sebuah kebijakan kelautan dan perikanan. Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan yang konkrit dan pola koordinasi yang baik sehingga nelayan semakin sejahtera dan berdaulat.
"Mari kita bantu nelayan. Karena kalau nelayan nggak melaut mereka nggak bisa mendapatkan penghasilan, hidupnya tergantung jaminan sosial. Dan ini akan menjadi beban negara," pesan Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin menyampaikan, bahwa saat ini sedang dipersiapkan sebuah aplikasi untuk pengawasan kapal nelayan di laut, yakni aplikasi SALMON (Sistem Aplikasi Lacak dan Monitor).
"Melalui aplikasi ini nantinya pemeriksaan kapal-kapal nelayan akan terdata secara online dan terintegrasi. Sehingga semua aparat bisa tahu kapan kapal diperiksa, oleh siapa dan lainnya. Ini sudah siap dan tinggal menunggu launching," papar Adin Nurawaluddin usai rapat dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Moeldoko Tegaskan Anak Muda Harus Miliki Karakter Kuat, Ini Alasannya
18 Agustus 2022, 17:51 -
| BERITA
LPP Bisa Menjadi Penyeimbang Ruang Publik yang Penuh Hoaks, Ini Harapan Moeldoko
11 Agustus 2022, 20:42 -
| BERITA
Minta Perhatikan Pemilih di Lapas, Kemenkumham Gotontalo Serahkan Data Narapidana ke KPU
10 Agustus 2022, 07:12 -
| BERITA
Masih Ribut-ribut di Internal, Partai Berkarya Belum Mendaftar Ikut Pemilu 2024 ke KPU
09 Agustus 2022, 18:08
