Kemendikbud Bantah Ada Kebocoran Data Terkait Penerima Bantuan Subsidi Upah, Bakal Investigasi

JAKARTA - Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudastin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hasan Chabibie membantah kabar mengenai kebocoran data guru dan tenaga pendidik calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). 

Dia menegaskan berita terkait adanya kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang jadi tempat pengumpulan data calon penerima BSU.

"Tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya yang diterima VOI, Jumat, 20 November.

Dia mengatakan Kemendikbud telah melakukan penelusuran detil data yang beredar di tengah masyarakat melalui pesan singkat lewat platform WhatsApp. Hasilnya, data tersebut bukan bersumber dari Kemendikbud sehingga sebagai tindaklanjut, mereka akan melaksanakan investigasi.

"Saat ini Kemendikbud telah menelusuri detil data yang dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud. Sehingga, kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," katanya.

Hasan mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Apalagi, animo masyarakat saat ini sangat tinggi terhadap program BSU ini. 

Selain itu, Kemendikbud juga memastikan komitmen mereka untuk menjaga perlindungan data pribadi. "Kami tegaskan kembali komitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai aturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi milik guru dan tenaga kependidikan honorer dan swasta melalui aplikasi pesan WhatsApp. Mereka merupakan calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama Ibu kandungnya. Kami sangat menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui WAG," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November.

Kemendikbud dan pihak bank, sambung dia, seharusnya bisa menjaga kerahasiaan data pribadi para guru dan tenaga kependidikan yang akan menjadi calon penerima. 

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri mengatakan akibat kebocoran data pribadi ini, para guru honorer dan swasta yang belum mendaftarkan diri untuk menerima BSU ini menjadi cemas dan takut. Mereka takut hal serupa juga dialami.

Karena itu, Kemendikbud dan pihak bank diharap segera memproteksi secara kuat data-data pribadi para guru dan tenaga kependidikan tersebut. Mengingat jumlah calon penerimanya adalah 2.034.732 orang. Apalagi, total anggaran BSU ini cukup fantastis sebesar Rp3,66 triliyun.

"Mas Menteri pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu. Kali ini yang bocor data guru. Dapat bantuan subsidi saja belum, datanya sudah bocor. Miris sekali nasib guru honorer," ungkap Iman.

Selain itu, P2G juga meminta pihak kepolisian segera menyelidiki dugaan pembocoran data pribadi milik guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tersebar di grup WA oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar keamanan data pengguna khususnya para guru, tenaga kependidikan, dan dosen ini dapat terlindungi oleh negara.