Rawan Bencana, Bupati Tekankan Penanganan Banjir di Parigi Moutong Sulteng Multisektor
Banjir di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng. (Antara)

Bagikan:

SULTENG - Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, mengatakan penanganan wilayah rawan banjir dan tanah longsor di wilayahnya harus diprioritaskan. Dia menekankan agar terarah dan tepat dilakukan secara multisektor.

"Dampak bencana hidrometeorologi tidak bisa hanya ditangani satu instansi teknis, penanganan perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga cepat teratasi," kata Samsurizal di Parigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu 18 Mei.

Menurut dia, dalam kegiatan pemerintahan, masing-masing instansi sudah memiliki tugas dan kewenangan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan yang cepat dan tepat merujuk pada masing-masing tugas dan tanggung jawab.

"Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Parigi Moutong salah satu daerah di Sulteng rawan bencana hidrometeorologi ditinjau dari aspek geografisnya yang terdiri atas bukit, pegunungan, dan laut," katanya melansir Antara.

Untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, kata dia, tidak terpaku pada satu instansi teknis, perlu bahu-membahu dalam upaya penanggulangan yang cepat dan tuntas.

"Dalam surat keputusan bupati tentang tanggap darurat sudah jelas, penanganan pascabencana sudah diatur siapa mengurus logistik, kesehatan, infrastruktur, termasuk urusan sosial," imbuhnya.

Ia juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menambah anggaran untuk kedaruratan, serta selalu membangun koordinasi dengan para pihak termasuk instansi vertikal yang menyangkut urusan teknis.

Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan bencana, kata dia, Pemkab Parigi Moutong selalu memprioritaskan bantuan pada masa tanggap darurat serta kegiatan normalisasi sungai yang dikoordinasikan dengan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III).

"Kejadian banjir melanda daerah ini kasusnya sama akibat luapan air sungai yang dipengaruhi hujan lebat dengan durasi cukup lama. Kita ingin keluhan-keluhan masyarakat cepat ditindaklanjuti, karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah," pungkasnya.