JAKARTA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada Hari Kamis, pihak berwenang Israel bertanggung jawab penuh atas pembunuhan seorang reporter veteran Al Jazeera, selama bentrokan di Tepi Barat yang diduduki dan menyerukan penyelidikan internasional.
Shireen Abu Akleh menderita luka tembak di kepala di Jenin pada hari Rabu. Al Jazeera dan Qatar, tempat jaringan berita itu bermarkas, menuduh pasukan Israel melakukan pembunuhan itu.
Israel, yang telah menyuarakan penyesalan atas kematian Abu Akleh, mengatakan tembakan fatal itu mungkin dilakukan oleh seorang pria bersenjata Palestina.
Melalui Menteri Luar Negeri Yair Lapid, Israel telah mengusulkan penyelidikan bersama dengan Palestina, meminta mereka untuk memberikan peluru untuk pemeriksaan.
"Kami menolak penyelidikan bersama dengan otoritas pendudukan Israel, karena mereka melakukan kejahatan dan karena kami tidak mempercayai mereka," kata Abbas dalam upacara peringatan resmi untuk Abu Akleh, yang berkebangsaan Palestina-Amerika, melansir Reuters 13 Mei.
Dia menambahkan, Otoritas Palestina "akan segera pergi ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk melacak para penjahat".
Terpisah, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett mengkonfirmasi, bahwa Otoritas Palestina telah menolak penyelidikan bersama.
"Saya menegaskan kembali harapan saya untuk kerja sama yang terbuka, transparan dan penuh mengenai temuan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
Abu Akleh, 51, mengenakan rompi biru bertanda jelas "Press" saat melaporkan di Jenin, kata Al Jazeera. Dia meliput operasi penangkapan terbaru yang diluncurkan oleh militer Israel di tengah serangan mematikan Arab di Israel.
Salain Abu Akleh, wartawan Palestina lainnya di tempat kejadian, Ali Samoodi, juga terluka dalam peristiwa tersebut.
BACA JUGA:
Jenazah Abu Akleh dibawa dalam iring-iringan mobil, dari sebuah rumah sakit di kota pusat Palestina Ramallah menuju kompleks Abbas. Ratusan pelayat berbaris di kedua sisi jalan, beberapa melemparkan bunga.
Kematian itu mengundang kecaman internasional dan Arab, termasuk dari Gedung Putih, yang menuntut "penyelidikan komprehensif".
Terkait
